Pengamat : Kehendak Rakyat Itu Hukum Mati Koruptor

TANGKASNews – Dua kontroversi besar dalam Kepemimpinan Presiden Jokowi yang belum tuntas adalah Eksekusi Hukuman Mati Koruptor dan Pembubaran Ormas Radikal Front Pembela Islam/FPI.

Khususnya, berkenaan Hukuman Mati Koruptor kini menjadi satu soal yang dinanti-nanti masyarakat dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dan citranya di mata dunia.

Menurut pengamat sosial-politik dan ekonomi, Iwan Siswo mengatakan hukuman mati koruptor harus segera direalisasikan, karena hal tersebut memang sudah menjadi Kehendak Rakyat Indonesia dan adalah sebuah keniscayaan riwayat.

“Hukuman Mati Koruptor itu bagaimanapun harus diputuskan Presiden Jokowi bersama DPR RI tanpa harus memandang siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi guna menyelamatkan kemerdekaan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia,” ujar Iwan Siswo di Jakarta pada Minggu Sore (15/12).

Lebih lanjut aktivis hukum mati koruptor ini menambahkan bahwa eksekusi gagasan hukuman mati koruptor menemukan momentum historis ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hukuman mati koruptor bisa diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

“Presiden Jokowi katakan hukuman mati koruptor dapat dimasukkan lewat revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Tipikor ataupun RUU KUHP yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR RI”, tuturnya.

Selain itu, penyusun buku Panca Azimat Revolusi Ajaran Bung Karno ini menjelaskan Wakil Presiden KH. Ma’aruf Amin juga mengatakan hukuman mati memang dibolehkan dari sudut pandang Agama Islam dan sudah diatur dalam sejumlah undang-undang.

“KH. Ma’aruf Amin juga menyampaikan bahwa walaupun ada yang berkeberatan tetapi banyak negara membolehkan”. Kemudian Iwan meneruskan, “Indonesia memang belum memiliki preseden hukum tentang eksekusi mati koruptor oleh pemerintah. Namun demikian, secara historis yuridis-formil Indonesia punya banyak contoh preseden eksekusi hukuman tembak mati terhadap bandar-bandar narkoba, pelaku-pelaku terorisme, aktor-aktor pemberontakan dan/atau separatisme, dan anggota-anggota PKI 1965 – 1966,” jelasnya.

Jika melihat media sosial dan elektronik saat ini, ungkapnya, bahwa kaum kontra hukuman mati koruptor pun pasti langsung banyak reaksi.

Mereka yang mengenali dirinya sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM) kontan menyatakan ketidaksetujuannya. Komnas HAM juga buru-buru beropini terhadap situasi pro dan kontra yang berkembang saat ini dalam masyarakat.

“Elit politik DPR RI berpendapat hal tersebut perlu dikaji dan menyarankan pemerintah mengikuti undang-undang yang sudah ada. Mungkin yang dimaksud adalah aturan hukuman mati dalam UU tentang Pemberantasan Tipikor yang berlakukan hukuman mati terbatas dalam keadaan tertentu, yakni berlaku bagi koruptor anggaran bencana alam nasional. Hal ini berkenaan kasus korupsi di Kementerian PUPR terkait Sistem Penyediaan Air Minum untuk Bencana Palu-Donggala yang sampai sekarang nggak jelas pengadilan tipikornya”, terangnya.

Kasus ini, Iwan menuturkan, harusnya bisa jadi jalan masuk preseden hukuman mati koruptor bencana alam.

“Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan hakim-hakim di Pengadilan Tipikor atas hal ini”, ucap Iwan, sekaligus menyatakan persetujuannya atas pendapat menkopolhukam soal kewenangan hakim dalam memutuskan hukuman mati koruptor.

Iwan juga menunggu tindak-lanjut ucapan Presiden Jokowi atas Dewan Pengawas KPK dan Komisioner-komisioner KPK yang baru dengan harapan penuh bahwa eksekusi hukuman mati untuk kasus korupsi bencana alam yang sedang berlangsung bisa realisasi segera.

Kemudian Iwan mengutarakan ada lagi elit partai politik (parpol) yang menjustifikasi pendapatnya dengan mengatakan semangat pendirian Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk melindungi segenap warganya dan kita harus merawat kehidupan itu.

“Masalahnya adalah kehidupan siapa yang harus dilindungi dan dirawat? Kehidupan perikemanusiaan koruptorkah yang harus dirawat atau melindungi kehidupan masyarakat luas yang kemanusiaannya dilanggar oleh koruptor? Apakah elit-elit politik parpol itu mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran atas HAM masyarakat luas oleh koruptor-koruptor? Adakah Pembukaan UUD 1945 melarang hukuman mati atas koruptor atau kejahatan lainnya bila jelas-jelas membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kita semua beserta anak-cucu kita?”, tanya Iwan dengan nada gemas.

Iwan menilai koruptor-koruptor, bersama dengan radikalisme, bisa dianggap sebagai satu pelanggaran dan ancaman terbesar atas dasar negara Pancasila, apalagi Indonesia memang sedang darurat korupsi yang anak kecil serta dunia pun sudah tahu soal Indonesia korupsi ini.

“Di mana keadilan? Mengapa elit-elit politik lebih mempertimbangkan kemanusiaan dan perikemanusiaan serta hak asasi koruptor dibandingkan perlindungan atas HAM masyarakat dan merawat HAM dari anak-cucu kita? Atau adakah kepentingan laten para koruptor yang pasti mati-matian menolak hukum ini dan sedang melakukan perlawanan lewat agen-agennya?” ungkapnya.

Iwan menekankan agar Presiden Jokowi dan DPR RI menunjukkan kenegarawanan mereka dengan cara berani untuk memberlakukan hukuman mati koruptor secara luas-merata yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang.

“Presiden Jokowi acapkali terang-terangan nyatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa/extraordinary crime. Artinya, bahwa korupsi itu sama kelasnya dengan kejahatan narkoba atau terorisme dan hukumannya tjeto welo-welo adalah hukuman mati, bahkan sudah banyak presedennya. Konsisten saja berpikir dan bertindak, kalau bandar narkoba dan teroris bisa dan sudah eksekusi mati tentunya berlaku juga untuk koruptor, tinggal diatur baik saja dalam undang-undang”, tuturnya penuh keyakinan.

Bila koruptor tidak dihukum mati seperti kejahatan narkoba dan terorisme, padahal sama-sama kejahatan luar biasa, Iwan mengatakan artinya telah terjadi diskriminasi dalam hukum Indonesia. Telah terjadi ketidakadilan sejak awal di tataran konsepsional penegakkan hukum di Indonesia karena para legislatornya atau para pembuat undang-undang dan partai-partai politik telah dan tengah mengalami distorsi-inkonsistensi logika berpikir, bertutur-kata, dan bertindak serta berperilaku, utamanya dalam sikap politik mereka.

Dalam keterangannya, Iwan menjelaskan terkait pernyataan Presiden Jokowi pada Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 September 2019, harus segera diterjemahkan dalam proses politik-legislasi nasional.

“Kehendak dan aspirasi masyarakat yang dimaksud Presiden Jokowi, entah atas inisiatif eksekutif ataupun legislatif atau parpol-parpol, haruslah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Badan Legislasi(Baleg) DPR RI untuk segera dibahas bersama. Silahkan saja diatur tentang kriteria atau ukuran berapa nilai korupsinya untuk hukuman mati, untuk hukuman seumur hidup, dan berapa nilai untuk hukuman penjara biasa,” ujarnya

“Silahkan saja dibahas tentang variasi hukuman, seperti penyitaan harta benda untuk pengembalian uang negara atau denda, dimiskinkan atau pemiskinan koruptor beserta keluarga, pemberlakuan kerja sosial bagi koruptor, dll, dsb. Hukum ini akan berlaku tanpa pandang bulu, baik itu individu, pejabat negara atau aparatur sipil negara (ASN), perusahaan, korporasi dalam negeri maupun multi-nasional, polisi, serta tentara. Produk hukum berupa undang-undang ini kelak akan menentukan kualitas legislasi daripada legislator-legislator yang ada sebagai hasil dari pileg 2019 dan eksekutifnya adalah hasil pilpres 2019. Produk hukumnya harus visinya jauh ke depan dan misinya bisa eksekusi sekarang”, sambung Iwan.

Untuk itu, Iwan menghimbau agar DPR RI dan pemerintah tidak perlu takut bahwa proses legislasi akan diikuti oleh tekanan-tekanan massa-jalanan atau ekstra-parlementer seperti yang dikhawatirkan oleh pimpinan komisi hukum DPR RI menulis dalam akun facebooknya. Seyogyanya pemerintah dan DPR RI gagah-berani menghadapi koruptor dan hukuman mati koruptor bukanlah berarti menggali kuburan sendiri.

“Proses legislasi atau penyusunan UU terkait hukuman mati koruptor ini tentunya akan mengikuti jalan demokrasi perwakilan dan permusyawaratan selama eksekutif dan legislatif mau mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat Indonesia”. Bagi Iwan, bisa saja lahir dalam proses legislasi itu suatu keputusan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk lakukan, misalnya, referendum atau jajak pendapat bagi Rakyat Indonesia soal disetujui atau tidaknya pemberlakuan hukuman mati untuk koruptor. Dan bila dilakukan referendum, Iwan 100% yakin dan percaya sebagian besar masyarakat Indonesia akan setuju pemberlakuan hukuman mati koruptor.

“Yang penting bagi kita Indonesia adalah stop korupsi dengan jalan demokratis karena demokrasi menurut pengertian Presiden Jokowi adalah mendengarkan kehendak masyarakat dan melaksanakannya. Apalagi Bung Karno juga setuju hukuman mati koruptor”, tegasnya.

HUKUM MATI KORUPTOR ADA SEJAK ERA BUNG KARNO

Kita ketahui bahwa “Revolusi Indonesia tidak mengijinkan Indonesia menjadi padang-penggarukan-harta bagi siapapun,– asing atau bukan asing. Siapa menggaruk kekayaan ten koste atau atas biaya daripada umum, siapa mengacau perekonomian umum, dia akan kita tangkap, dia akan kita seret di muka hakim, dia akan kita hukum berat, dia kalau perlu akan kita jatuhi hukuman mati!”.

Demikian kutipan dari Pidato Presiden Republik Indonesia, Soekarno, 17 Agustus 1959, yang dikenal sebagai PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA/Rediscovery of our Revolution kemudian menjadi MANIFESTO POLITIK (Manipol).

Apakah Bung Karno tidak memiliki spiritualitas ketika tahun 1962 menandatangani surat keputusan hukuman mati untuk Kartosuwiryo, pimpinan pemberontakan DI/TII untuk Negara Islam Indonesia yang sekaligus teman mudanya sepondokan di rumah HOS Cokroaminoto. Apakah Bung Karno, sebagai Presiden Republik Indonesia ketika itu, tidak melindungi segenap warganya dan tidak merawat kehidupan? Sungguh naif dan bisa kualat bagi siapapun bila menyatakan Bung Karno tidak berperikemanusiaan dan tidak punya kemanusiaan ataupun menyatakan
Bung Karno melanggar HAM ketika menandatangani surat keputusan hukuman mati Kartosuwiryo.

Sehingga di akhir keterangannya Iwan Siswo selaku anak buah Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945-lah Bung Karno menandatangani surat keputusan hukuman mati Kartosuwiryo .

“Jadi, hukuman mati koruptor itu juga sudah digagas dan ada sejak era Bung Karno dan sekarang saatnya Presiden Jokowi melanjutkan kebijakan tersebut. Hukuman mati koruptor telah menjadi kehendak rakyat dan keniscayaan guna menyelamatkan kehidupan Bangsa Indonesia”, tutupnya.

Red
Editor : Intan