PDIP Sebut MENAG dan MENDAGRI Takut FPI

TANGKASNews – Radikalisme dan intoleransi menjadi salah satu musuh terbesar dan terberat Kabinet Indonesia Maju. Radikalisme menghalangi kita menumpas kemiskinan dan kebodohan. Radikalisme juga menghambat inovasi-pembangunan dan investasi yang masuk ke Indonesia.

Pergantian kursi jabatan di kementerian kabinet dari sipil ke kaum militer, diasumsikan berani-tegas, belum juga berhasil menyurutkan paham radikal di Indonesia. Aksi teror bom bunuh diri para kaum cingkrang dan cadar secara sistematis-terorganisir dari dalam dan luar negeri maupun ‘lone wolf’ ternyata kian marak.

Bicara Radikalisme, mempunyai makna yakni suatu aliran atau paham yang ingin melakukan perubahan susunan masyarakat dan/atau satu sistem pemerintahan dari akar-akarnya, dari dasar-dasarnya. Bung Karno dan Tan Malaka misalnya, dalam jaman penjajahan (kolonialisme) juga disebut radikal karena ingin membalik satu masyarakat budak akibat penjajahan menjadi satu bangsa-masyarakat yang merdeka-bebas dan aktif.

Namun, di jaman Indonesia Merdeka sekarang ini, hari gini, arti radikalisme adalah satu paham yang ingin mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Radikalisme era milenial sekarang berarti adalah ‘penyangkalan terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945’. Jadi, radikalisme memang harus dicegah dan tangkal serta dibasmi sekarang dan selamanya dari bumi Nusantara.

Kendati demikian, Politisi Senior PDI Perjuangan Iwan Siswo menyatakan di era kepemimpinan kedua periode Presiden Jokowi, Pemerintah belum sanggup tegas melawan Radikalisme. Dan Radikalisme di Indonesia itu bersifat internasional, Iwan melengkapi.

“Pemerintah masih terkesan ketakutan dalam melawan kebangkitan paham radikal di tanah air. Padahal kita punya Pancasila”, ujar Iwan di Jakarta, Selasa (19/11). Kelihatannya konsolidasi seluruh kekuatan nasional oleh Rejim Joko Widodo dan KH. Ma’aruf Amin belum ‘full’, belum bulat-penuh.

Iwan mengutarakan terkait pembubaran ormas radikal Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu bukti konkrit kurang tegasnya pemerintah dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi.

Pengamat sosial-politik-ekonomi ini menambahkan penempatan Dua Jendral di Kabinet Indonesia Maju, Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Mendagri dan Fahcrul Rozi selaku Menteri Agama oleh Presiden Jokowi, sebenarnya diharapkan penanganan radikalisme di Indonesia makin sigap dan cepat, seperti permintaan Jokowi.

“Pemerintah tercitra (image) masih ketar-ketir ketakutan dalam mengeluarkan putusan pembubaran Ormas FPI,” ungkapnya.

Menurutnya, Membubarkan ormas radikal dibawah besutan Habib Rizhieq ini menjadi bukti kepada publik bahwa Pemerintah tidak takut dengan kebangkitan paham radikal di tanah air.

“Apakah mendagri dan menag takut akan FPI? Pertimbangan-pertimbangan mereka yg lambat akan membawa Indonesia celaka dan investasi dipastikan nggak mau masuk Indonesia, padahal itu adalah prioritas Presiden Joko Widodo ke depan,” papar penulis buku Panca Azimat Revolusi Bung Karno ini dengan nada gemes banget.

Lebih lanjut , Iwan menuturkan terkait larangan cingkrang dan cadar terhadap ASN yang baru baru ini sempat meramaikan isu dunia politik tanah air. Diduga banyak ASN terpapar Radikalisme, juga di BUMN, kepolisian dan ketentaraan.

Iwan mengatakan MenpanRB, Tjahjo Kumolo adalah satu-satunya dan menteri pertama dalam Kabinet Indonesia Maju yang bersikap cepat-tanggap terhadap radikalisme yg menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo.

Kenapa demikian, Iwan memberikan ulasan dengan mengatakan sikap tegas Tjahyo Kumolo dalam mengeluarkan putusan larangan penggunaan Cingkrang dan Cadar kepada ASN di KemenPanRB menunjukan adanya keberanian dalam bersikap-bertindak tegas melawan paham radikalisme di Indonesia.

Sikap dan tindakan Tjahjo Kumolo yang mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mantan Mendagri, sekaligus pernah menjadi Plt. Menkumham, telah bersikap dan bertindak cepat-tegas dan sangat-antisipatif dan harus menjadi contoh bagi menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju,” jelasnya

Selain itu, Iwan mengutarakan sikap tegas Tjahjo Kumolo bisa dijadikan teladan bagi menteri-menteri lainnya agar maksimal membantu Presiden Joko Widodo mencapai visinya dan pencapaian misi secara maksimal agar sasaran-sasaran dan target-target pembangunan tercapai semua.

“Menteri Agama RI yang walaupun pensiunan jenderal tentara saja kalah cepat dengan Tjahjo Kumolo. Termasuk Tito Karnavian yang seorang pensiunan jenderal polisi dan mantan KapolRI juga kalah tangkas bersikap soal radikalisme, intoleransi, dan terorisme dibanding Tjahjo Kumolo,” ujarnya.

“Tjahjo Kumolo adalah menteri Jokowi yang paling ideologis bila diukur dari kecepatannya menerjemahkan misi-misi Jokowi dengan melarang ASN bercadar di kementeriannya. Dengan demikian, diusulkan agar ketegasan dan kebijakan MenPANRB ini bisa segera secepatnya diadopsi oleh semua kementerian, lembaga, dan badan pemerintahan lainnya”, sambungnya menjelaskan.

Mengakhiri penjelasannya, Iwan Siswo menegaskan tindakan tegas Tjahjo Kumolo dapat dijadikan ‘role model’ bagi kementerian lainnya di Kabinet Indonesia Maju.

“Nah sekarang Tito Karnavian dan Fahrur Razi sebagai menteri yang berkompeten melawan radikalisme masih tetap takut untuk membubarkan ormas FPI ?” pungkasnya. Malah seperti main tendang-tendangan bola mereka berdua, imbuhnya.

Seperti diketahui, MenpanRB menegaskan bahwa ASN di lingkungan kementerian dilarang keras mengenakan Cingkrang dan Cadar.

“Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas,” ujar Tjahjo seusai menghadiri acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11) dilansir dari harian merdeka. Com.

Red
Editor : Intan