Aktivis Hukum Mati Koruptor: OTT KPK ITU ABAL ABAL

TANGKASNews – Aktivis Hukum Mati Koruptor, Iwan Siswo menyebut aksi KPK atas kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) PDI Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu sebagai OTT ABAL-ABAL.

Mengapa demikian? Iwan Siswo menuturkan PAW model begini bukan pertama kali terjadi dan sudah pernah dilakukan di pileg periode sebelumnya.

Dalam PAW Pileg 2009, Iwan menuturkan Sutradara Gintings yang meninggal digantikan oleh Irfansyah saat itu berjalan aman-aman saja tanpa suap-menyuap. Dan walau kasusnya bukan caleg meninggal, PKS dan Partai Demokrat juga melakukan hal yang sama karena “KPU tidak lagi bicara suaranya karena itu wewenang partai”, demikian ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary waktu itu.

Selain itu, Politikus Senior PDIP ini mengatakan, “OTT Abal-abal KPK ini terkesan dipaksakan dan jelas nampak sarat bermuatan politik yang tujuannya mendiskreditkan PDIP”.

“OTT Abal-abal ini mungkin ada hubungan dengan Pilkada Serentak 2020 dan Target PDI Perjuangan untuk hattrick atau menang tiga kali berturut-turut dalam Pileg dan Pilpres 2024”, ujar Iwan di Jakarta pada Senin petang( 27/1 ).

Seperti diketahui KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dalam kasus ini, sudah ditetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, Saeful yang disebut KPK sebagai swasta, serta Harun Masiku. Dan hingga berita ini diturunkan, bekas caleg Partai Demokrat yang kemudian loncat menjadi Kader PDIP, Harun Masiku, masih dalam status “Buronan KPK”.

Lebih lanjut terkait Harun Masiku selaku tersangka, Iwan Siswo mengutarakan ada beberapa kejanggalan yang terjadi dengan pelaksanaan OTT Abal-abal KPK.

Pertama, Iwan menceritakan bahwa surat perintah penyelidikan KPK itu ditandatangani oleh Agus Rahardjo, Ketua KPK lama, pada hari yang sama dengan pelantikan Komisioner KPK baru dan Dewan Pengawas tanggal 20 Desember 2019.

“Menurut saya ini kejadian yang sangat janggal,” ucap Penyusun Buku Panca Azimat Revolusi Bung Karno Trevor’s Genesis itu. “Memangnya Agus Rahardjo itu orang goblog yang tidak sadar bahwa tanggal 20 Desember 2019 itu masa tugasnya berakhir? Memangnya Agus Rahardjo nggak ngerti soal UU KPK yang baru? Atau jangan-jangan Agus Rahardjo berada di bawah tekanan ketika menandatangani sprinlidik tersebut. Saya pikir Agus Rahardjo perlu klarifikasi atas hal ini secara terbuka”.

Iwan melanjutkan bahwa sekarang Agus Rahardjo diangkat menjadi Penasihat Kapolri Bidang Penanganan Korupsi, mengapa harus Agus Rahardjo, mengapa tidak Basaria Panjaitan atau Novel Baswedan yang jelas keduanya adalah mantan polisi. Iwan menduga bahwa pengangkatan tersebut adalah satu bentuk perlindungan untuk Agus Rahardjo terkait situasi yang dihadapinya ketika menandatangani sprinlidik tanggal 20 Desember 2019.

Lagipula, Iwan menambahkan OTT KPK ini juga sudah terjadi tiga kali setiap PDIP melakukan kegiatan besar. “Ada pola ajeg. Ini khan aneh!”, gumannya.

“Dua kali jelang dua Kongres PDIP dan kali ini jelang Ulang Tahun. Ada apa dengan KPK? Ada sentimen pribadi atau apa sih sebenarnya?”, kembali Iwan berguman.

Kedua, Iwan Siswo melanjutkan soal OTT Abal-abal ini sebagai rangkaian peristiwa dengan Putusan Mahkamah Agung (MA).

Iwan menyebutkan MA juga teledor sekaligus ceroboh dalam mengeluarkan putusan terkait Harun Masiku. “Apa sih hubungan MA yang diketuai Hatta Ali dengan Harun Masiku? MA koq aktif banget mengeluarkan putusan yang ternyata tidak dieksekusi KPU?”. Iwan melanjutkan, “Bahkan karena putusan MA tersebut multi-tafsir terhadap UU Pemilu sehingga timbullah polemik dan celah permainan suap-menyuap antara oknum KPU dan orang-orang yang melihat peluang untuk mendapatkan uang dari Harun Masiku yang libido kuat jadi anggota DPR RI”.

“MA juga harus bertanggung-jawab dalam hal ini, paling tidak memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat”, tantang Iwan Siswo.

“Mahkamah Agung koq amatiran gitu sih? Kaya nggak ngerti dan buta hukum positif aja. MA ini perlu di-revolusi juga”, menurut penilaian Iwan.

Ketiga, “Pertanyaan berikutnya adalah apakah Wahyu Setiawan bekerja sendiri? Padahal KPU bersifat kolegial. Sebab itu, saya usulkan agar Presiden Jokowi agar menahan sebentar pengganti Wahyu Setiawan sampai semua terang benderang dulu”, Iwan melanjutkan.

Tiga alasan tersebut di atas itulah yang menjadi dasar-dasar bahwa KPK melakukan OTT Abal-abal dalam kasus PAW caleg ini.

Kendati demikian, Iwan yang juga sebagai kader PDIP sekaligus Pejuang Hukum Mati Koruptor meminta kepada Harun Masiku agar segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib untuk membuktikan kepada publik bahwa PDIP bersih dan benar-benar partai yang anti-korupsi.

“Sebaiknya saudara Harun Masiku koperatif kepada KPK demi menjaga nama baik PDIP”, pesan Iwan .

Sedangkan terkait KPK, Iwan berharap agar kedepannya sebagai lembaga anti-rasuah di tanah air mampu melakukan aksi OTT yang dahsyat daripada OTT Abal-abal kelas receh seperti sekarang ini.

“OTT terhadap kasus Jiwasraya atau Asabri atau penuntasan kasus Century Gate atau korupsi Petral akan jauh lebih memukau publik ketimbang harus memaksakan diri terus OTT Abal-abal pada setiap perayaan acara kegiatan PDIP setiap tahunnya,” pungkasnya.

Red
Editor INTAN