WWF Indonesia Minta Pemerintah Cepat Atasi Kehilangan Laju Keanekaragaman Hayati

TANGKAS – WWF-Indonesia dalam keterangan pers hari ini, Kamis (8/12) meminta pemerintah untuk segera bereaksi cepat dalam mengatasi laju kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup dramatis, demi mencapai komitmen bersama dalam pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) mendatang. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mengingatkan negara-negara anggota CBD yang sudah ketinggalan dalam pemenuhan target pada kesepakatan internasional ini.

Pada tahun 2010, sebanyak 196 negara setuju untuk memperbaiki kondisi alamnya, termasuk air bersih, hutan dan laut sebagai elemen dasar bagi hidup satwa liar di dunia. Pertemuan negara-negara anggota CBD yang berlangsung dari tanggal 4-17 Desember di Cancun, Meksiko ini, hanya 10 persen yang dapat memenuhi target konvensi, atau dikenal dengan nama Aichi Target.

Untuk melaksanakan kesepakatan dalam Aichi Target ini, setiap negara harus menuangkannya ke dalam strategi nasional penyelamatan keanekaragaman hayati. Indonesia telah mempunyai Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman hayati 2003-2020) dokumen ini telah direvisi 2015-2020.

“Pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan strategi konservasi keanekaragaman hayati dalam setiap strategi perencanaan pembangunan nasional secara lintas sektoral, hal ini mutlak dilakukan karena keanekaragaman hayati sangat banyak yang berada di luar kawasan konservasi” ujar Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.

“Dari pertemuan CBD kali ini sudah waktunya pemerintah mengambil terobosan baru dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia misalnya dengan mengimplementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 secara konkret melalui pembentukan kelembagaan, menyiapkan kebijakan dan mengalokasikan pendanaan yang optimal,” lanjut Arnold.

Ambisi untuk mendukung alam masih rendah dan konservasi keanekaragaman hayati masih diabaikan dalam perencanaan ekonomi nasional. Negara, sebagian besar, tetap puas dengan mengeksploitasi alam hanya untuk solusi ekonomi jangka pendek, sementara mengikis potensi jangka panjang demi berkelanjutan dalam penyediaan makanan, pekerjaan dan mendukung ekonomi dan manusia.

Baru-baru ini WWF mengeluarkan laporan yang menyatakan pada tahun 2020  akan terjadi penurunan keanekaragaman hayati sebanyak dua pertiga dari tahun 1970. Living Planet

Report 2016 juga menyoroti janji-janji dalam kesepakatan internasional seperti CBD ini untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Pemerintah dalam pertemuan Cancun perlu menemukan cara untuk lebih efektif melaksanakan kesepakatan global. Untuk melakukannya, upaya besar diperlukan untuk menyertakan keanekaragaman hayati ke dalam keputusan strategis di bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Pentingnya alam juga harus lebih kuat diintegrasikan

ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan nasional, kebijakan ekonomi dan anggaran nasional, sehingga nilai riil keanekaragaman hayati dapat dipahami dengan baik.

Tahun lalu, negara-negara di dunia bersemangat untuk menetapkan rencana global perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini tidak akan terpenuhi jika kita tidak serius melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kaki ketiga dari pembangunan berkelanjutan. Sekarang saatnya bahwa pemerintah serius untuk mewujudkan komitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Negara-negara anggota yang saat ini sedang melakukan pertemuan di Cancun juga harus menunjukkan bahwa mereka siap untuk memenuhi janji mereka untuk tidak memberikan subsidi bagi kegiatan yang berbahaya bagi keanekaragaman hayati serta berjanji untuk melipatgandakan pembiayaan internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati.

RED
EDITOR : INTAN