Wapres : Pemerintah Tegas Tolak Usulan Penghapusan UN

TANGKAS – Terkait adanya usulan penghapusan sistem Ujian Nasional dalam dunia pendidikan di tanah air, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pihak pemerintah menolak usulan tersebut.

“Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang,” ujarnya di Istana Wakil Kepresidenan, Rabu (8/12).

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pemerataan pendidikan.

“Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar-daerah,”  imbuhnya.

Wapres menilai bahwa UN perlu dievaluasi dan menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti China, Korea dan India.

“Jadi usulan tadi tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi, untuk memperbaiki mutunya,”  ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

RED
EDITOR : INTAN