Wapres Minta Menkumham Laksanakan Putusan MA Terkait Islah Golkar

TANGKAS –  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak memberikan arahan khusus terkait sengketa kepemimpinan Partai Golkar. Wapres hanya meminta agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melaksanakan putusan Mahkamah Agung, yang mengembalikan kepengurusan Partai Golkar ke kubu Aburizal Bakrie sesuai Munas Riau 2009.

“Tidak ada (arahan khusus). Murni saja melaksanakan keputusan MA itu,” ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Lebih lanjut, Kalla menyarankan agar Menkumham segera memberlakukan kembali SK Munas Riau 2009 sambil menunggu pelaksanaan putusan MA.
Sebab, dengan begitu maka Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie memiliki legalitas yang jelas.

Apalagi tutur Wapres, putusan MA sudah sangat jelas bahwa SK kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono harus segera dicabut.

“Karena itu sebelum dicabut (SK Kubu Agung Laksono), legalitas yang ada surat Menkumham yang terakhir. Dan perintah Mahkamah Agung jelas juga itu (SK) harus dicabut. Katakanlah De jure ya karena dalam masa transisi harus segara diperlakukan setidak-tidaknya SK yang lama,” kata JK.

NINGSIH
EDITOR : DD BIN