Wakil DPR Nilai THR 13 Presiden Jokowi Guna Pencitraan Publik Semata

TANGKASNews – Jelang Pendaftatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,  Wakil DPR RI, Fahri Hamzah menyebutkan Tunjangan Hari Raya (THR) ke 13 Lebaran 2018 dinilai sebagai upaya pencitraan pemerintahan Jokowi.

 

Mengapa demikian, Fahri menjelaskan THR ke 13 ini kini menjadi isu politik dan bukan menjadi opini mensejahterakan masyarakat Pegawai, karena kebijakan Presiden Jokowi atas THR ke 13 ini merupakan putusan yang sepihak dan tanpa melewati mekanisme yang tepat sebelumnya.

 

“Mekanisme alokasi dana dalam negara itu paling rumit, karena itu itu harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah, jadi tidak boleh sembarangan, memang harus dasarnya UU. Makanya, kalau bisa itu diregulasi dengan baik supaya jadi tradisi, dan bukan menjadi manuver politik,” paparnya di Gedung Parlemen di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (7/6).

 

Sehingga PP yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait THR PNS, TNI, dan Polri mendapat banyak keluhan dari pemerintah Kota maupun daerah.

 

“Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 Kabupaten dan Kota dapat menyelaraskan waktu pembayaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung oleh APBD setempat,” sambungnya.

 

Mantan Politisi PKS ini menekankan apabila pemerintah pusat ingin membuat keputusan atau kebijakan yang mengikat lembaga lain, tidak bisa serta merta, tetapi harus melalui mekanisme.

 

“Itu lah sebabnya, harusnya THR itu jangan jadi isu politik, tetapi harusnya jadi isu kesejahteraan rakyat yang secara reguler ditetapkan melalui UU dan APBN serta APBD,” jelasnya.

 

Maka dari itu, Fahri meyakinkan THR 13 Lebaran 2018 ini sangat beraroma politik dan sebagai upaya pencitraan kepada publik jelang Pilpres 2019.

 

“Tapi yang ini, kelihatan betul motifnya dari awal konsepnya nggak jelas. Mau bagi, ternyata uangnya nggak ada. Akhirnya narik diri, suruh daerah, sementara daerah nggak punya uang. yang begini ini, jadinya bikin rusak dan membuat kesal karena akhirnya tidak merata. Kalau THR jadi manuver poitik kasihan rakyat, sudah dijanjiin tenyata nggak dapat,” pungkasnya.

 

Red

Editor : Intan