Wakil DPR : Era Jokowi , Sistem Ekonomi Nasional Terkesan Liberal

TANGKASNews – “Para petani banyak mengeluhkan akan rusaknya infrastruktur di sektor pertanian.”

 

Demikian yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon ln di Jakarta, Senin (19/2).

 

“Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani,” imbuhnya.

 

Untuk itu Wakil Ketua DPR, menyatakan inilah yang menjadikan ekonomi diterapkan pemerintahan Jokowidodo saat ini terkesan liberal. “Berbeda halnya dengan Prabowo Subiyanto mempunyai konsep ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

 

Fadli Zon menuturkan harga Gabah Kering saat ini berkisar Rp 5.500 per kilogramnya. “Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram,” ¬†jelasnya.

 

Selain itu, Fadli Zon mengutarakan masyarakat banyak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah akan impor beras.

 

“Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka,” ungkap Fadli menekankan.

 

Kebijakan Beras Impor pemerintah saat ini, tegasnya, diprediksi akan berdampak buruk untuk jangka panjangnya. “Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan,” ¬†tutupnya.

 

Red

Editor:IntaN