UI minta KPK Tahan Paksa Setya Novanto

TANGKASNews – Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , kembali menetapkan Ketua DPR,  Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus pengadaan E – KTP pekan lalu.

 

Unuk itu guna menghindari terjadinya manuver manuver lain dalam kasusnya, pria dengan sapaan akrab  Setnov disarankan agar dilakukan penahanan paksa.

 

“Penetapan tersangka terhadap Setnov tidak mengherankan karena konsekuensi dari dakwaan terhadap Irman bahwa korupsi KTP elektronik itu berjamaah. Bahkan seharusnya begitu ditetapkan langsung dilakukan upaya paksa penahanan agar tidak ada manuver-manuver yang lain lagi,”  papar Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Abdul Fickar Hadjar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11).

 

Dalam keterangannya, Fickar mengaku tidak terkejut dengan adanya putusan KPK dalam menetapkan Setnov menjadi tersangkan kembali.

 

Fickar menghimbau kepada KPK agar bercermin dari kejadian Praperadilan lalu yang diajukan pihak kuasa Hukum Setnov. Karena KPK, menurutnya, tidak berhak untuk menolak atau menghalangi langkah kuasa hukum Setnov mengajukan kembali praperdilan. “Karena upaya hukum tersebut merupakan haknya sebagai warga negara,” ucapnya.

 

“Soal praperadilan, itu hak hukum yang tidak bisa dihalangi. Karena itu KPK harus gerak cepat begitu praperadilan perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

 

Red

Editor : Intan