Tolak Hukuman Mati Koruptor, Ada Apa Dengan Hasto PDIP ?

TANGKASNews – Masyarakat Indonesia tentunya ingat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang ulang-ulang tegaskan bahwa “korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus kita perangi bersama dengan cara yang luar biasa”. Pernyataan tersebut salah satunya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015) beberapa tahun silam.

 

Berikutnya, pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 bahwa “Korupsi itu merupakan tindak kejahatan luar biasa”.

 

Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 kembali menyatakan, “Perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi”. Demikian ucap Jokowi usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Minggu (10/9/2017).

 

Juga dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018.

 

“Perpres ini sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi,” kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis siang (16/8/18).

 

Masyarakat juga ingat bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan jargon kampanye TRISAKTI pada Pilpres 2014. TRISAKTI adalah Pidato Presiden RI, Soekarno, dalam Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1964. Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyatakan, “…selain memberantas segala pemborosan, segala pencoleng-pencoleng kekayaan negara, pengacau-pengacau ekonomi, kalau perlu menembak mati mereka itu”. Demikian ajaran TRISAKTI jargon kampanye Presiden Joko Widodo. Artinya, TRISAKTI merekomendasikan hukuman tembak mati atas para koruptor.

 

HASTO MENENTANG JOKOWI DAN TRISAKTI

 

Terkait pernyataan berulang Presiden Jokowi bahwa “Korupsi merupakan tindakan kriminal yang luar biasa (extraordinary crime)”, terdapat pernyataan janggal  dilontarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan yang juga menjabat Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Hasto Kristiyanto, menyangkut kasus korupsi suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR.

 

Dalam pernyataannya dilansir dari harian detik.com akhir tahun, Ahad (30/1/2018) Hasto mengatakan PDI Perjuangan tidak setuju dengan adanya hukuman mati para koruptor. Menurutnya, koruptor bisa dimiskinkan.

 

“Adapun sebagai bangsa yang menjalankan Pancasila dengan baik, percaya dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hak hidup seseorang kan harus tetap dihormati. Ada cara memiskinkan, hukuman seumur hidup, karena mengambil nyawa seorang manusia harus kita perhatikan dengan saksama,”  ujar  Hasto  di Posko Cemara, Jl Cemara No. 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

 

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik senior, Iwan Siswo mengatakan, “Ada apa dengan Hasto?”. Hasto seakan berani mementahkan pernyataan berulang dari Presiden Jokowi terkait tindak pidana korupsi.

 

“Hasto ini tidak bisa memahami, mencerna, dan menafsirkan maksud dan tujuan Kepala Negara dalam memerangi korupsi dan para koruptor di tanah air,” ujar Iwan Siswo di Jakarta, Jumat Siang (4/1).

 

Iwan Siswo menilai mungkin penolakan hukuman mati oleh Hasto atas nama pribadi. “Ada apa sebenarnya dibalik penolakan Hasto atas hukuman mati bagi para koruptor?”. “Sepanjang pengetahuan saya, PDI Perjuangan belum pernah bersikap atas hal ini”, sambungnya.

 

Iwan menjelaskan, ilustrasi hukuman mati sudah berlaku atas para pelaku kejahatan narkoba yg dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Jadi, bila Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka hukuman mati bagi para koruptor bisa diberlakukan. Demikianlah akal sehat dan logika yg berlaku atas tindak kejahatan narkoba dan korupsi. Apalagi hal tersebut sesuai dan selaras dengan TRISAKTI.

 

Iwan Siswo juga menambahkan, dalam situasi Indonesia Darurat Korupsi, agar Tim Kampanye Nasional yg dipimpin oleh Erick Thohir juga harus mulai mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat luas. Bisa saja TKN atau PDI Perjuangan mulai melakukan pooling atau survey atau jajak pendapat masyarakat tentang hukuman mati atas para koruptor.

 

Sudah jelas tjeto welo-welo. Bila tindak pidana narkoba dan korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, maka harus bisa diberlakukan hukuman mati, tandas Iwan Siswo tanpa tedeng aling-aling. “Ada apa dengan Hasto?”.

 

Red

Editor : Intan