Tidak Masuk Dalam Nawa Cita , Pemerintah Kurang Fokus Atasi Kebakaran Hutan

TANGKAS – Koordinator Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) Mohammad Djauhari menilai pemerintah minim perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan. Bahkan, menurutnya, persoalan kebakaran hutan juga tidak masuk dalam program nawacita Jokowi.

“Padahal, dalam kondisi lima tahun terakhir kebakaran hutan merupakan fenomena tahunan karena ulah manusia sendiri dalam merusak ekosistem alam,” ungkapnya Selasa (22/9/2015).

Ia menegaskan, kebakaran hutan yang melandah daerah Sumatera dan Kalimantan beberapa hari lalu sudah meresahkan masyarakat setempat, bahkan bukan saja itu negara tetangga Malaysia dan Singapore marasakan dampaknya. Kondisi cuaca dan iklim berujung ribuan masyarakat terkena penyakit saluran pernapasan (ISPA) secara masal.

“Kondisi tersebut patutnya tidak perlu terjadi berulang-ulang, dan mestinya pemerintah sudah melakukan antisipasi. Sebab Indonesia sudah berkomiteman akan menurunkan pelepasan emisi karbon dari sektor hutan dan lahan (LULUCF) sebanyak 26%-41% hingga 2010 nanti,” tuturnya.

Menurut Djauhari, kebakaran hutan yang tak terelakan juga dianggap pemerintah kurang mengalokasikan anggaran secara efektif, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, lemahnya koordinasi antar pihak dan lemahnya penegakan hukum menjadi persoalan. “Padahal kalau bicara anggaran khususnya soal kebakaran hutan pemerintah sudah menyiapkan,” tandasnya.

Djauhari menilai, pemerintah Jokowi-JK saat ini belum serius membangun sektor kehutan melainkan 2015 ini pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Hal ini, jelas dia, terlihat muatan Perpres No.3 Tahun 2015 mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan perubahan APBN 2015, tidak ditemukan sama sekali sektor lingkungan dan kehutanan (termasuk soal kebakaran hutan) masuk dalam daftar sektor unggulan maupun quick win yang menjadi turunan dari sembilan agenda Nawacita untuk diperkuat ditahun 2015.

“Sehingga tidak mengherankan, pemerintah terlihat kurang sigap dalam mencegah timbulnya kebakaran hutan. upaya pemerintah mengatasi kebakaran hutan terkesan seperti pemadam kebakara,” bebernya.

Selain itu, lanjut dia, minimnya dukungan anggaran sektor kehutanan jadi persoalan juga. sebab minimnya dukungan anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah disektor kehutanan dalam memenuhi target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Ia juga belum melihat rencana pemerintah 2016 nanti dalam mewujudkan agenda-agenda Nawacita.

Indeks alokasi anggaran sektor hutan katanya belum berubah dan malah turun Rp51.519 (2015) menjadi Rp48.685/ha/tahun (2016). “Upaya melindungi kawasan hutan dari berbagai gangguan, perlu memerlukan komitmen yang serius, dukungan anggaran yang memadai serta dilakukan dengan berbagai terobosan nyata,” tuturnya.

Ia pun menyoroti target pencegahan kebakaran hutan yang kurang realistis, sebagaimana RPJMN 2015-2016, LHK telah mencanangkan penurunan kebakaran hutan pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pertama menurunkan 10% jumlah hotspot dari rata-rata 2014 sebanyak 17.820 hotspot menjadi 16.038 hotspot pada tahun 2018.

Kedua, menurunkan 10% luas area kebakaran hutan (-386,1 Ha) dari rata-rata luas area kebakaran hutan di tahun 2014 seluas 3.861,3 Ha, menjadi 3.475,2 Ha pada tahun 2018.

“Padahal dibandingkan dengan penurunan 2 tahun sebelumnya (2013 dan 2014) rata-rata sekitar 20%-40%. Mestinya dengan pengadaan sarana prasarana dan penambahan personil ditahun-tahun sebelumnya, target peningkatan kinerja ditahun-tahun mendatang seharusnya lebih tinggi,” ungkap Djauhari.

Ia menambahkan, anggaran proyek pengendallian ‘api’ yang belum optimal dalam menyelesaikan kebakaran hutan. Tiga tahun terakhir (2013-2015) penyedian anggaran terhadap pengendalian kebakaran hutan Rp421,68 miliar, kemudian turun di 2016 menjadi Rp190,4 miliar, turun (11%-33%).

”Saya pikir Kementerian LHK belum bisa berbuat banyak untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jika dilihat tahun 2013-2014 kebutuhan anggaran belanja untuk mencegah kebakaran hutan hanya sekitar Rp32-37 juta per hektar dalam setahun. Anggaran itu belum termasuk dana tanggap darurat yang dikelola oleh BNPB. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah lebih optimal menimalisir potensi kebakaran hutan sebelum menimbulkan kebakaran yang optimal,” paparnya.

Menurut dia, lemahnya antisipasi kebakaran hutan disebabkan juga tumpang tindih kebijakan sehingga langka tegas pemerintah tidak ada. Akibatnya daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, serta bagian timur Indoneisa tiap tahunnya menjadi sasaran rutinitas kebakaran hutan.

Djauhari mengungkapkan, sejak masa Orde baru hingga Orde Reformasi terdapat 18 Undang-undang (UU No.41 tahun 1999, UU No.18 tahun 2004, UU No.24 tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, dll) yang berujung pada perlindungan dan pengamanan hutan dan lingkungan hidup berjalan tidak efektif.

“Kondisi ini terjadi karena kementerian dan lembaga masih menerjemahkan undang-undang dan peraturan hingga ketingkat teknis berbeda-beda. Saat ini tercatat ada empat kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Badan-badan di bawah Pemda,” tegas dia.

“Dalam setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah selalu mengeluarkan ancaman kepada para pelaku usaha pemegang ijin kehutanan dan perkebunan sawit yang masih menggunakan teknik “tebang-bakar”. Namun hingga saat ini belum terbukti ada perusahaan pemegang ijin Hutan Tanaman Industri dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang arealnya dibakar dipidanakan. Walau beberapa hari lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mengumumkan 10 nama perusahaan-perusahaan yang membakar hutan-gambut diareal konsesi,” kritiknya.

Dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak terulang dikemudian hari, Djauhari mengatakan pemerintah mestinya tidak mengabaikan sektor kehutanan sebagai sektor unggulan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menyusun target pencegahan kebakaran hutan dengan memperhatikan titik-titik Hospot sebagai area pengawasan.

“Kegiatan pemadaman kebakaran hutan jangan sampai juga terkesan menjadi ‘proyek’ tahunan pemerintah untuk menyedot anggaran. Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan perlu inovasi baru, sebab kebakaran tahun ini saja pemerintah masih menyewa pesawat pembom air dari luar negeri,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga sinkronisasi terhadap regulasi sehingga tidak ada lagi konflik kebijakan yang berujung menghambat koordinasi antar pihak. “Dari pihak kehutanan dan perkebunan harus memasukan prasyarat areal konsesi ‘bebas api’ guna menentukan standar-standar pengelolaan lahan,” sarannya.

Djauhari menegaskan, mestinya pemerintah bukan lagi mengancam perusahaan-perusahan pelaku pembakaran hutan dan lahan tapi mestinya sudah menyeret pelaku besar kejahatan hutan ke pengadilan.

EDITOR : DD BIN