Sri Mulyani : Merebut Saham Freeport Bukanlah Perkara Mudah

TANGKASNews – “Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok terkait Freeport, saya hanya ingat nasihat almarhum ibu saya, ‘seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jemawa.”

 

Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi adanya tudingan Jokowi sebagai Presiden Goblok yang disampaikan Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusrl Ihza Mahendra dalam acara ILC di sebuah stasiun tv beberapa hari lalu.

 

Dalam akun facebooknya beberapa saat lalu, Sri Mulayani mengatakan proses pengambilan kembali saham Freeport bukanlah perkara yang mudah.

 

“Hingga pemerintahan SBY berakhir, tak terjadi kesepakatan antara FCK dengan RI mengenai perpanjangan kontrak karya dan pengubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK, sehingga masalah Freeport harus beralih ke tangan Presiden Jokowidodo,” tutur Sri Mulyani dikutip dari akun facebooknya.

 

Presiden Jokowi sambungnya, memerintahkan menterinya untuk bernegoisasi dengan Freeport agar tambang raksasa di Bumi Papua tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

 

Dalam perintahnya, Sri Mulyani menjelaskan ada 4 pegangan pokok kepada para menterinya.

 

Pertama ujar Sri Mulyani, dalam negoisasi FCX harus mau melakukan divestasi 51 persen saham mereka di PT Freeport Indonesia ke Indonesia.

 

Kedua, sambungnya dalam negoisasi para menteri harus memaksa FCX membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak perpanjangan operasi ditandatangani.

 

Kemudian ketiga,Sri Mulyani mengatakan FCX juga harus memberikan penerimaan lebih besar kepada Indonesia.

 

Dan terakhir, perpanjangan operasi Freeport di Indonesia sebanyak 2×10 tahun hingga 2041 dilakukan dalam skema IUPK.

 

” Menjalankan perintah Presiden Jokowi juga bukanlah persoalan yang mudah,” ucapnya.

 

Sri Mulyani menilai dalam negoisasi para menteri dihadapkan pada masalah yang kompleks karena segala urusan yang menyangkut operasi Freeport di Papua cukup sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial dan keagamaan.

 

Kemudian Sri Mulyani juga mengatakan kian rumit karena berbagai kepentingan yang berasal dari baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Freeport sudah mengakar.

 

“Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak,” terangnya.

 

Kendati demikian, Sri Mulyani mengutarakan masalah masalah yamg timbul tersebut, tidak membuat para menteri, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, tetap maju dan bahu membahu menyelesaikan negoisasi divestasi Freeport.

 

“Menteri Jonan dan jajaran ESDM misalnya, tetap melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta dirinya dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan dan melakukan valuasi yang fair, transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri,” paparnya.

 

“Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres,”sambungnya.

 

Sehingga, Sri Mulyani menegaskan pada Jumat (21/12) kemarin, kerja keras tersebut membuahkan divestasi 51 persen saham Freeport dan beralih ke genggaman RI.

 

” Bukan hanya itu saja, kegigihan juga telah membuat pemerintah mampu memaksa Freeport membangun smelter dalam lima tahun ini, menaikkan penerimaan negara dan beralih status dari kontrak karya ke IUPK,” jelasnya.

 

Dalam keterangannya Sri Mulyani  mengaku bangga bisa ikut serta dalam proses divestasi tersebut.

 

“Saya juga menyatakan kebanggaannya dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah memberikan arahan lurus, jujur dan tegas, sehingga proses divestasi berhasil dilakukan dengan baik,” tutupnya.

 

Red

Editor : Intan