Sengketa Pilpres 2019, Gerindra Tuding Jokowi Amin Gunakan Dana APBN BUMN untuk Kampanye

TANGKASNews – BPN Prabowo Sandi telah resmi mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres ) 2019 pada Jumat (25/5) malam ke Mahkamah konstitusional (MK).

Mantan Wakil ketua KpK, Bambang Wodjojanto mendapatkan mandat sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo Sandi dalam sengketa pilpres 2019 di MK.

“Ada delapan orang yang jadi lawyer Pak Prabowo-Sandi. Saya sebut ya, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan┬áBambang Widjojanto,”ujar pria dengan sapaan akrab BW ini usai menyerahkan berkas pengaduan di gedung MK jumat malam.

Sedangkan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengutarakan bahwa salah satu kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi Amin adalah adanya penggunaan APBN BUMN dalam kampanye pilpres 2019.

” Saya katakan banyak kecurangan kampanye tersembunyi yang dilakukan kubu 01 menggunakan APBN BUMN,” ujar Ahmad Riza.

” Semua program program pemerintahan banyak digunakan untuk pencitraan dan kampanye terselubung 01,” sambungnya.

Ahmad mengatakan masih banyak lagi kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh kubu 01. ” Seluruh rakyat indonesia memahami akan kecurangan kecurangan yang dilakukan kubu 01,” jelasnya.

Untuk itu, Ahmad berharap diera reformasi ini, MK tidak lagi menjadi lembaga Mahkamah Kalkulator dan harus menjadi lembaga yang independen. ” Awalnya kami ragu mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019, karena melihat kredibilitas MK ini sebagai lembaga Mahkamah Kalkulator,” pungkasnya.

Perlu diketahui , Sidang perdana sengketa pilpres 2019 ini akan dimulai pada 14 Juni 2019 mendatang, apabila berkas berkas yanv diajukan memenuhi persyaratan MK dan akan berakhir pada 28 Juni 2019.

Red
Editor : Intan