Semarang Kembali Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok

TANGKAS – Intensitas kematian yang cenderung naik akibat kanker paru-paru membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mengaktifkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Ini berlaku efektif minggu depan,” jelas Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, Selasa (3/10/2015).

Perda tersebut mengatur larangan merokok di tempat umum, seperti Rumah Sakit, gedung perkantoran, angkutan umum, puskesmas, mal dan tempat peribadatan. Penindakan pelanggar perda anti-merokok melibatkan tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Polrestabes Semarang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Inspektorat.

“Pelanggar yang tertangkap tangan bakal disidang di tempat. Kurungan sosial dan sanksi sosial bagi perokok yang berkeliaran di tempat keramaian umum, terutama bagi perokok di areal rumah sakit dan angkutan umum akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Tindakan tegas kepada perokok jalanan dianulir dengan harapan mengurangi angka kematian warga akibat menghirup asap rokok di tempat umum. Sebagai informasi, kurungan 3 bulan juga dapat diganti denda Rp 1 juta.

Selain itu, tim gabungan sejumlah 30 orang sedang menggencarkan sosialisasi di berbagai instansi terkait penegakan Perda. Seperti terlihat pada Senin (2/11/2015) kemarin, tim menyasar RSUP Karyadi dan RSUD Ketileng serta beberapa dinas lain.

Sementara itu, Rochim (25) warga Ungaran yang bekerja di Semarang mengaku mendukung langkah pemerintah menertibkan perokok jalanan. Meski dia sendiri perokok, namun penegakan perda itu dinilai mampu mengurangi jumlah kematian warga akibat kanker paru-paru.

“Asalkan kalau di instansi atau ruang publik diberi tempat khusus merokok. Kalau tidak, kami perokok susah juga kalau mau merokok,” tegasnya

INTAN (Korespondens)

EDITOR : DD BIN