Reformasi Mental Gagal, PII Minta Pelaku Korupsi Kementerian PUPR Dihukum Berat

TANGKASNews – Kasus Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat Kementerian PUPR oleh KPK merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Jokowi JK pasca persemian Tol Trans Jawa.

 

Tindak korupsi yang dilakukan pejabat Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa wilayah bencana sudah tidak bisa ditolerir lagi.

 

Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri, Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII) , Ir. Made Dana Tangkas, Msi.IPU.AER meminta kepada KPK agar memberikan sangsi hukum yang tegas dan berat kepada para koruptor yang menyangkut kegiatan kemanusiaan korban bencana alam tersebut.

 

” D ana anggaran sangat rawan dikorupsi karena pencairannya dipermudah, dan pertanggungjawaban anggaran longgar. Koruptor dana bencana memang harus dihukum maksimal atas dasar kejahatan moral dan material,” ujar Made Dana di Denpasar Bali, Ahad Malam (30/12).

 

Made Dana menuturkan kasus korupsi serupa ini pernah juga terjadi dilingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag). ” Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi para pejabat eselon di Kementerian,” ucapnya.

 

Kasus Korupsi serupa yang berulang ini, menurut Made Dana menandakan adanya program Revolusi Mental Nawacita Presiden Jokowi Gagal Total.

 

” Ditengah publik dibanggakan dengan peresmian Tol Trans Jawa pekan lalu, harus dikejutkan dengan kasus korupsi yang menyangkut pihak utama pelaksana beberapa pembangunan infrastruktur era Jokowi saat ini,” jelasnya.

 

Kasus ini, sambungnya, ditakutkan akan merembet ke pembangunan Infrastruktur lainnya . ” Ini sangat rentan ditengah masa tahun politik ini , bisa dijadikan alat untuk menyerang kubu petahanan Jokowi Maaruf dalam Pilpres 2019,” ucapnya.

 

Presiden Institut Otomotif Indonesia ini mengaku sangat prihatin dengan adanya OTT KPK terhadap pejabat Kementerian PUPR. ” Korupsinya uang bencana lagi, sudah tidak habis pikir, pukulan keras untuk Jokowi saat ini,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui dalam kasus ini, Diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur Utama PT WKE (Wijaya Kesuma Emindo) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo, sebagai tersangka.

 

Kemudian diduga sebagai pihak penerima, ada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

 

Selain itu , Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.Dua proyek Iainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

 

Red

Editor : Intan