Perpres 51 /2014 itu Bukan Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa

TANGKASNews – Perjalanan panjang perjuangan masyarakat Bali akan penolakan Reklamasi Teluk Benoa akhirnya berbuah manis.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua, dalam kunjungan kerjanya di Pulau dewata akhir Juni 2019 lalu, beliau secara lisan dan tegas menyatakan bahwa Pemerintah menolak pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa.

“Selama 5 tahun kepemiminan saya, ada gak yang jalan terkait Reklamasi Teluk Benoa,” ucapnya.

Sedangkan di Jakarta sebelumnya, Kepala Negara menjelaskan terkait Perpres No.51 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon0 (Sby) itu hanya sebatas regulasi atau acuan buat para pihak yang ingin mengajukan izin lokasi reklamasi.

“Saya sampaikan , selama saya jadi Presiden belum pernah mengeluarkan izin pelaksanaan Reklamasi . PERPRES atau Pergub Tahun 2014 itu sebenarnya hanya sebagai acuan atau regulasi untuk pihak yang ingin mengajukan izin reklamasi,”paparnya.

“Jadi Perpres atau Pergub 2014 tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan reklamasi. Hanya sebatas aturan atau acuan bagaimana prosedur untuk mengajukan izin Reklamasi.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang mengatakan bahwa Reklamasi Teluk Benoa itu sudah tidak dapat dilaksanakan.

“Adapun adanya Perpres 51 / 2014 itu bukan untuk melaksanakan Reklamasi. Kalau sudah Gubernur melarang kegiatan Revotalisasi tersebut, ya Reklamasi tidak akan dapat dilasanakan,” jelasnya.

Sedangkan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengutarakan bahwa pemerintah tida pernah mengeluarkan izin pelaksanaan Reklamawu Teluk Benoa.

“Pemerintah hanya memberikan izin amdal yang nantinya djadikan dasar pengajuan pelaksanaan Reklamasi. Disetujui atau tidaknya pelalsanaan Reklamasi itu menjadi wewenang pihak Kementerian Lingkungan Hidup (LHK),” tuturnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Dan hingga kini, Pemerintah khususnya Kementerian LHk Belum menyetujui izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa,” pungkasnya.

Red
Editor :Intan