Permintaan Maaf Pemerintah kepada Korban G30s PKI adalah Kewajiban Negara

TANGKAS – Peristiwa G-30-S/PKI 1965 yang terjadi adalah kejahatan kemanusiaan terhadap warga negara yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, negara harus memperlakukan sama peristiwa tersebut dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan perlu mengambil prakarsa yang nyata.

“Memenuhi hak korban peristiwa G-30-S bukanlah bentuk pengampunan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti yang sering disalahartikan oleh banyak pihak,” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, Kamis (1/10/2015) .

Menurutnya, meminta maaf dan memulihkan hak-hak korban peristiwa 1965 adalah kewajiban negara. Bukan untuk PKI, tetapi untuk warga negara yang menjadi korban ketegangan politik masa lalu. Tanpa penyelesaian yang adil, peristiwa tersebut akan menjadi beban sejarah berkelanjutan.

“Permintaan maaf oleh pemerintah dengan mengatasnamakan negara adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi segenap warga negara. Permintaan maaf negara kepada korban adalah permintaan maaf negara atas kegagalannya melindungi warga negara di masa lalu,” kata alumnus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu.

“Permintaan maaf negara jangan disalahartikan permintaan maaf kepada kelompok atau lembaga tertentu. Tetapi, permintaan maaf tidak menggugurkan kewajiban negara mengungkapkan kebenaran sebuah peristiwa dan kewajiban memulihkan hak-hak korban. Permintaan maaf adalah suatu proses terpisah dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,” tegasnya

EDITOR : DD BIN