PERADI Dukung Penuh Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila

TANGKASNEWS – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendapat dukungan penuh dari Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi).

Hal ini disampaikan Ketua Peradi, Juniver Girsang usai acara Halal Bihalal Peradi di Jakarta, pada Rabu (19/7) malam.

Perppu Pembubaran Ormas tersebut, imbuhnya, diterbitkan oleh pemerintah guna menjaga keutuhan NKRI. “Perppu ormas yang sudah disampaikan Presiden dan saat ini sedang berproses di DPR kami lihat sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” ucapnya.

Selain itu, Juniver mengutarakan Perppu ini juga erupakan janji awal berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Dengan Perppu ini, kata dia, setiap ormas memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan Pancasila.

“(Perppu) ini sebetulnya adalah janji awal berdirinya bangsa dan negara ini. Supaya kita juga menjaga dan melestarikannya. Sekali lagi Peradi mendukung sepenuhnya penerbitan Perppu tersebut,” terangnya.

Juniver menegaskan penerbitan Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila oleh Presiden Jokowi adalah suatu langkah tepat dan pemerintah tidak melakukan otoriter yang melarang masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

“Saya lihat Perppu ini tidak membuat pemerintah yang otoriter. Saya lihat tidak ada dasar atau pasal yang menyatakan apabila dibubarkan tidak ada hak untuk lakukan upaya hukum. Kalau (pasal) ini ada itu otoriter, tapi dalam Perppu ini diberikan hak setiap ormas atau pihak yang keberatan melakukan upaya hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi (MK) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kalau dinyatakan otoriter saya kira pihak tersebut tidak memahami Perppu nomor 2/2017. Perlu dibaca lebih detil, Sekali lagi kami membaca dan tidak ada sikap yang otoriter dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian, Ketua MUI Maa’ruf Amin, Anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan dan Junimart Girsang serta para kapolres Jakarta serta tokoh advokat.

RED
EDITORĀ  : INTAN