Pengamat: FPI jadi Ormas yang Paling ditakuti Pemerintah

TANGKASNews Pengamat POLITIK dan Ekonomi asal Bali, Putu Yulia mengungkapkan belum ada Presiden RI yang berani tegas dan gamblang membubarkan ormas radikal Front Pembela Islam (FPI).

“FPI menjadi ormas yang paling ditakuti pemerintah sejak pemerintahan Presiden BJ.Habibie hingga kini era Jokowi dua perode,”ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Minggu pagi (21/7).

Menurutnya, banyak pihak elite politik yang masih sangat membutuhkan kekuatan serta dukungan dari FPI, walaupun sudah sangat jelas ormas islam tersebut mempunyai misi tersembunyi untuk menegakan negara Khilafah di Indonesia.

Yulia menambahkan seharusnya pemerintah dalam melakukan evaluasi kelayakan FPI ini mengacu kepada video dari Habib Rishieq selaku Ketua Umum edisi Juni 2015 yang berjudul” FPI dan Khilafah, 10 langkah mewujudkan impian menegakan Khilafah “.

Dalam video tersebut, ujarnya, Habib Rizhieq mengatakan bahwa HTI punya proposal untuk pendirian khilafah memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Memang seperti itu yang kita inginkan,” tegas Rizhieq.

Yulia mengutarakan belum adanya ketegasan tentang Pembubaran FPI, menunjukan adanya kepentingan terselubung Pemerintah terhardap ormas radikal tersebut. “Kita tahu juga Habib Rishieq selain menjadi pemuka agama, dia juga menjadi seorang broker politik yang sukses,”sambungnya.

Melihat ribuan catatan hitam yang ditorehkan FPI, tegas Yulia, tidak ada alasan lagi Pemerintah untuk mengeluarkan perpaniangangan izin ormas radikal tersebut.

” Mengutip pidato kebangsaan visi Indonesia Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada ruang bagi pihak yang ingin mengganggu Pancasila, seharusnya pemerintah harus berani tegas menyatakan Pembubaran FPI,” paparnya.

Seperti diketahui, Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi pembubaran ormas FPI.

Kenapa kita belum memberikan (izin). karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya, juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak,” tegas Wiranto kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam RI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7).

Red
Editor: Intan