Pemprov DKI Bebaskan Bea NJOP Dibawah Rp 2 M

TANGKAS – Pergub Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100 persen atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan. Dimana dalam pergub ini ditekankan bahwa Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk yang nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar bebas pajak.

Prihal ini disampaikan oleh Cawagub DKI, Djarot Syafull Hidayat di Jakarta, Selasa (29/11).

“Kami tetap punya asas keadilan, anda tetap boleh enggak bayar, tapi ditangguhkan. Waktu anda jual lahan, baru bayar (BPHTB),”  tuturnya.

Menurutnya, seluruh warga dapat memiliki sertifikat hak milik. Kebijakan itu dibuat karena banyak warga Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. BPHTB membuat warga enggan membuat sertifikat.

Selain itu, Djarot mengatakan Pemprov mempertimbangkan membebaskan BPHTB dengan melihat upah minimum provinsi (UMP) Jakarta senilai Rp 3,1 juta.

Berdasarkan aturan yang berlaku, tambah Djarot, warga dibebankan biaya sebesar lima persen dari nilai aset untuk menerbitkan sertifikat tanah. Jika memiliki aset senilai Rp 1 miliar saja, berarti pemilik tanah harus membayar Rp 50 juta.

“Yang nilainya Rp 2 miliar BPHTB dinolkan saja, dengan cara ini orang yang bergaji UMP mampu menyisihkan uang untuk membuat sertifikat. Ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Endha (BJ)

EDITOR : INTAN