Pemerintah Siap Kembalikan Aset Haram Yang Tertimbun Di Swiss

TANGKASNews – ┬áPada Senin, 4 Februari 2019, di Bernerhof Bern, Swiss Pemerintah Indonesia dan Konfredrasi Swiss menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) . Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

 

Dimana Perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan perjanjian paling komprehensif dan mencakup aturan umum dalam sistem hukum kedua negara dan konvensi internasional, serta secara khusus mengenai penindakan kejahatan keuangan (fiscal matters) berupa pelacakan, pembekuan dan perampasan hasil tindak pidana keuangan.

 

Sedangkan dalam perjanjian MLA ini meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dapat meminta bantuan dalam rangka mendukung penyidikan (memperoleh informasi terkait keberadaan aset, keberadaan seseorang, membekukan dan menyita aset hingga merampas aset sebagai pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum).

 

Yasona menegaskan dengan resminya ditandatanganinya perjanjian tersebut maka pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menargetkan terhadap penggelapan pajak, dan aset dan kekayaan hasil pelanggaran pidana di Indonesia yang disimpan di Swiss.

 

“Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tetapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi,” ujar Menkumham di Jakarta, Kamis (7/2) .

 

“Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss,” sambung Menkumham.

 

Hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut diantaranya perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Bern.

 

Red

Editor : Intan