Pemerintah Indonesia Harus Berani Tindak Tegas Perusahaan Google

TANGKAS – Pemerintah Indonesia kini telah menutup perundingan dengan Google terkait kasus pengemplangan pajak. Karena dalam kasus tersebut pihak google dinilai kurang kooperatif dalam menyelesaikan tunggakan pajak kepada pemerintah.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara dalam keterangannya, Rabu (21/12) menyarankan agar pemerintah memberikan sangsi tegas kepada Google. ” Kami pinta pemerintah tidak ragu pidanakan jika google bersikukuh menolak untuk melunasi tunggakan pajaknya,” ucapnya.

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa melakukan upaya paksa melalui penyelidikan sampai penyidikan pajak terhadap Google Indonesia dan memberlakukan sanksi berupa denda terhadap tunggakan pajak selama ini,” imbuhnya.

Uskara menilai sanksi pidana bisa saja dikenakan pada perusahaan tersebut bila memang tak menggubris aturan yang ada. Karena sangsi pidana itu diatur dalam UU Perpajakan bagi para pengemplang pajak.

Selain itu, Uskara menghibau kepada pemerintah agar tak perlu ragu dan takut jika memang mau menerapkan sanksi pidana nantinya. Menurut dia, pemerintah tak perlu takut dengan ancaman gugatan perusahaan google tersebut.

“Sepanjang pemerintah memberlakukan aturan perpajakan yang ada, tidak perlu takut dengan gugatan yang akan dilakukan oleh siapapun termasuk perusahaan Google,”  tuturnya.

“Karena yang akan di kenakan pajak adalah ke untungan yang mereka peroleh dari wilayah Indonesia baik melalui iklan maupun usaha lain yang menghasilkan,” tegasnya.

RED
EDITOR ; INTAN