PDIP Tegaskan Periode Kedua Jokowi Pasti Berani Hukum Mati Koruptor

TANGKASNews – Kini Jokowi telah resmi kembali dilantik menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 dengan didampingi Wapres KH.Maaruf Amin. Dan Kabinet Indonesia Maju pun telah terbentuk serta sudah menjalani tugasnya masing masing.

Untuk itu sudah saatnya masyarakat Indonesia menagih beberapa janji Presiden Jokowi di Periode Keduanya terkait prihal Sang Koruptor di Tanah Air.

Pengamat Politik dan Ekonomi, Iwan Siswo mengatakan kini saatnya Presiden Jokowi menunjukan komitmen serta keberanian dalam menangani kasus korupsi di Indonesia yang sudah tergolong Kejahatan Luar Biasa (Extra ordinary Crime).

” Periode Kedua Jokowi Harus Sudah Berani mengeluarkan kebijakan Hukuman Mati Para Koruptor di Indonesia,” ujarnya di Jakarta , Rabu (30/10) petang .

Mengapa Demikian, Politisi PDIP ini mengatakan pelaku Korupsi di Indonesia alias Koruptor itu sangat bertentangan sekali dengan Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

“Koruptor itu bisa saja melanggar hak2 asasi dari puluhan bahkan ratusan juta Rakyat Indonesia,” ucapnya.

Maka dari itu , Iwan menyatakan karena kemanusiaan itulah , Hukuman mati bagi koruptor itu harus diterapkan .

” Sehingga saya agak kurang sependapat dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menolak Hukuman Mati Koruptor dipandang dari Sila Kedua Pancasila,” sambungnya.

Iwan menambahkan dirinya kini siap menjadi aktivis yang berjuang hjngga diberlakukannya Hukuman Mati Bagi Koruptor oleh Pemerintahan Jokowi Maaruf.

“Saya siap menjadi aktivis mendesak Pemerintah segera memberlakukan Hukuman Mati Bagi Koruptor,” jelasnya.

Selain itu, Iwan mengutarakan hal ini disampaikan kembali atas masukan dari para pengusaha bahwa pengusaha hanya takut rugi.

“Sebab itu, hukuman denda terhadap individu, perusahaan dan/atau korporasi haruslah maksimal triliun-triliun Rupiah bila mereka terlibat korupsi. Misalnya dalam hal pajak. Atau misalnya perusahaan korporasi multinasional yg terlibat kebakaran hutan (karhutla) haruslah didenda triliun-triliun Rupiah. Dijamin pasti angka karhutla turun tahun depan,” tuturnya.

Kendati Demikian , Iwan mengutarakan ada tahapan-tahapan sebelum sampai dihukum mati.

“Hukuman bisa diawali dengan sita harta kekayaan, kerja sosial bangun infrastruktur untuk membayar hutangnya kepada negara dan uang Rakyat Indonesia,” paparnya.

Kemudian, Iwan menambahkan diteruskan dengan denda yang sangat tinggi sampai triliunan Rupiah kepada pengusaha yang ikut andil melakukan tindak korupsi.

Dalam keterangannya, Politisi Senior PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Juga Jokowi-Ma’aruf Amin agar mempertimbangkan untuk menyiapkan satu sistem yg memperlakukan hal yang sama terhadap aparatur sipil negara (ASN).

“Bila ada ASN yg minta-minta uang dan memeras pengusaha atau ASN lainnya atau siapapun dari masyarakat juga harus ditangkap diadili dan juga bisa dihukum mati,” ujarnya.

Terkait prihal Korupsi ASN, Iwan menceritakan tentang Kasus Korupsi di Kementerian PUPR yang terlibat korupsi uang Bencana Palu yang hingga sekarang tidak jelas kasusnya.

Sehingga guna mengatasi hal tersebut, Iwan menyampaikan perlu dilakukannya adalah Revisi UU Tipikor untuk mengadopsi masukan-masukan di atas,
walaupun sudah ada UU KPK, UU Pencucian Uang dan KUHPidana (yang kini tengah ribut-ribut sedang direvisi).

Bukan itu saja , Iwan mengimbuhkan bila dilakukan referendum Rakyat Indonesia terkait prihalhukum mati koruptor, Iwan Siswo yang adalah anak-buah Ibu Megawati Soekarnoputri, hakul-hakul yakin pasti sebagian besar Rakyat Indonesia akan setuju.

Jadi Periode Kedua Presiden Jokowi didampingi KH. Ma’aruf Amin juga harus tegas memberantas korupsi setegas-tegasnya seperti menumpas radikalisme dan terorisme dari bumi Indonesia.

“Kabinet Indonesia Maju yg adalah pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua ini juga harus bersikap tegas dan bisa menjadi teladan anti-korupsi demi nenek-moyang dan anak-cucu-cicit kita kelak bisa bangga menjadi Indonesia,”tegasnya.

Lebih lanjut, Penulis Buku Panca Azimat Revolusi Trisakti Soekarno ini kembali menghimbau kepada Presiden Jokowi agar berani segera memberlakukan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor. ” Bagi saya, Pak Presiden Lebih Urgensi mengeluarkan Kebijakan Hukuman Mati Koruptor ketimbang Perppu KPK ,”ungkapnya.

Mengakhiri keterangannya, Iwan menyatakan bahwa sangat tidak setuju soal memiskinkan koruptor seperti apa yang didalilkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Khan program kita adalah mengurangi kemiskinan, kok malah mau nambah-nambahin jumlah orang miskin,?” Demikian tegas Iwan Siswo konsisten

Jokowi Sebut Korupsi itu Kejahatan Luar Biasa.

Masyarakat Indonesia tentunya ingat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang ulang-ulang tegaskan bahwa “korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus kita perangi bersama dengan cara yang luar biasa”. Pernyataan tersebut salah satunya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015) beberapa tahun silam.

Berikutnya, pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 bahwa “Korupsi itu merupakan tindak kejahatan luar biasa”.

Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 kembali menyatakan, “Perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi”. Demikian ucap Jokowi usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur pada Minggu (10/9/2017).

Juga dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018.

“Perpres ini sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi,” kata Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis siang (16/8/18)

Masyarakat juga ingat bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan jargon kampanye TRISAKTI pada Pilpres 2014. TRISAKTI adalah Pidato Presiden RI, Soekarno, dalam Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1964.

Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyatakan, “…selain memberantas segala pemborosan, segala pencoleng-pencoleng kekayaan negara, pengacau-pengacau ekonomi, kalau perlu menembak mati mereka itu”. Demikian ajaran TRISAKTI jargon kampanye Presiden Joko Widodo. Artinya, TRISAKTI merekomendasikan hukuman tembak mati atas para koruptor

RED
EDITOR : INTAN