PDIP : Bubarkan FPI Lebih Urgensi Dari Perppu KPK

TANGKASNews -Politisi PDI Perjuangan, Iwan Siswo menekankan hal yang lebih urgensi saat ini dilakukan Presiden Jokowi adalah Membubarkan Ormas Radikal Front Pembela Islam (FPI) ketimbang menerbitkan Perppu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, jelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua, marak hadirnya gerakan mahasiswa yang mendesak agar Jokowi segera memgeluarkan Perppu KPK.

Menurut Iwan , Gerakan Mahasiswa yang terjadi serentak diberbagai wilayah tersebut diakomodir oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi sebelum Pelantikan .

” Gerakan Mahasiswa yang menuntut Penerbitan Perppu KPK itu disponsori pihak tertentu. Tuntutan penerbitan Perppu KPK itu merupakan Jebakan Batman bagi Jokowi dan itu sangat jelas terlihat,” ujar Iwan di Jakarta pada Senin pagi (7/10).

Iwan mengatakan tidak ada kondisi yang sangat mendesak untuk bangsa Indonesia terhadap penerbitan Perppu lembaga antirasuah tersebut. “Memang kita akui penerbitan Perppu KPK tersebut merupakan hak preogratif Presiden, tapi ini bukan situasi yang sangat genting,” sambungnya.

Terkait korupsi, Iwan menegaskan tindakan korupsi tersebut sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan sama halnya dengan narkoba serta teroris. Sehingga seharusnya pemerintah harus berani menerapkan Hukuman Mati terhadap para koruptor di Indonesia sesuau Undang Undang yang berlaku .

” Seharusnya Presiden Jokowi berani menyatakan Koruptor itu harus dihukum Mati,” ungkapnya.

Korupsi di Indonesia, papar Iwan sudah mendarah daging dan menjalar dikalangan pejabat ditanah air hingga saat ini, sehingga masih dikatakan Korupsi itu merupakan Kejahatan sangat luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan seharusnya dihukum Mati seperti di negara negara lainnya.

Untuk itu, Iwan mengutarakan tidak ada urgensinya pemerintah mengeluarkan Revisi ataupun Perppu KPK. ” Intinya, Korupsi itu merupakan Extra Ordinary Crime dan Harus dihukum Mati,” tegasnya.

Perppu KPK yang harus diterbitkan, imbuh Iwan seharusnya terkait Hukuman Mati terhadap para koruptor .

Lebih lanjut Iwan mengutarakan yang urgen saat ini harus dilakukan Presiden Jokowi adalah membubarkan Ormas Radikal FPI.

Alasannya kenapa, Iwan menjelaskan
sebenarnya sangat jelas bahwa ormas tersebut terlalu biadab untuk ada di Indonesia. Mereka tidak sedang membantu pemerintah melainkan mau menggantikan fungsi pemerintah di tengah-tengah masyarakat. “Dan ini sangat berbahaya,” ucapnya .

Iwan menambahkan FPI itu juga menjadi biang onar di tanah air. Ormas radikal tersebut kini sudah merubah pola aksi dengan masuk ke ranah politik praktis yang mencoba masuk ke lingkungan parlemen . “Maka demi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah harus cepat bertindak. Pilihannya hanya membubarkan FPI atau membiarkan mereka menggerogoti bangsa ini dari dalam. Sekarang mungkin mereka belum apa-apa. Tetapi ketika eksistensi mereka semakin berpengaruh, bukan tidak mungkin mereka akan menguasai negeri ini,” tegasnya.

“Dua hal yang sangat urgensi bagi bangsa Indonesia saat ini adalah Bubarkan FPI dan Hukum Mati Koruptor,” pungkasnya.

Red
Editor : Intan