Panglima TNI : Ada Tiga Tersangka Kasus Korupsi Heli AW 101

TANGKASNEWS – Konflik pengadaan Helikopter AW – 101  dari pihak TNI berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dalam pelaksanaannya ditemukan dana penggelumbungan oleh tim penyidik.

Panglima TNI , Jendral TNI Gatot Nurmantyo dalam konfrensi persnya bersama KPK di Jakarta, Jumat (26/5) mengatakan bahwa ada tiga tersangka kasus korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis AW 101 yang diniilai telah merugikan negara sebesar Rp 220 M.

“Dan dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik POM TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sementara menetapkan tiga tersangka militer,” tutur Panglima TNI yang didampingi Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pertama, ujarnya, Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitemn PPK dalam pengadaan barang dan jasa.” Inisial FA ini ditujukan kepada Fachri Adamy yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara. Sebelumnya ia merupakan Danlanud Iswahyudi Madiun (2015-2016), Kadisadaau (2016-2017) dan Kaskoopsau I (2017-2017),” paparnya.

Kedua, imbuhnya, Letkol admisitrasi BW pejabat pemegang kas atau pekas dan tersangka ketiga Pelda (Pembantu letnan dua) SS, staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

Menurut Panglima TNI, Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim POM TNI dan KPK terhadap enam saksi dari TNI dan tujuh warga sipil/non-militer. Dimana Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim POM TNI dan KPK terhadap enam saksi dari TNI dan tujuh warga sipil/non-militer.

“Jadi dengan kerja sama hasil penyelidikan POM TNI dan KPK dan PPATK, terhadap dugaan penyimpangan pengadaan Heli AW 101 TNI AU, hasil sementara perhitungan ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dengan basis perhitungan saat itu nilai satu dolar AS adalah Rp13 ribu,” ungkap Panglima TNI.

Panglima TNI menegaskan kejahatan yang telah dilakukan jajarannya terkait penggelembungan harga.”Jadi POM TNI meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan ini sudah mendapatkan informasi awal bahwa minimal ada penyimpangan, mark up sekitar Rp220 miliar. Untuk hal lain tidak bisa dibuka di sini karena berkaitan dengan rahasia penyidikan,”  jelasnya.

Gatot memaparkan bahwa Total anggaran pengadaan helikopter itu Rp738 miliar. Militer menyerahkan penyidikan tersangka perkara korupsi dalam pengadaan helikopter yang berasal dari swasta kepada KPK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan pihaknya telah menetapkan tersangka dari pihak TNI dan tengan dilakukan penyidikan.”Tersangka dari pihak TNI-nya sudah dinaikkan, kemudian swastanya yang menangani KPK dan hari ini sudah dilakukan penyelidikan dan mudah-mudahan tidak lama dilakukan penyidikan sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa berjalan bersama tapi kita sepakat TNI akan dilakukan di peradilan militer kemudian swasta di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) biasa,”  tutupnya.

RED
EDITOR; INTAN