Naikan Tarif Tol JORR, DPR Sebut Pemerintah Langgar Aturan

TANGKASNews – “Pengintegrasian tarif tol JORR ini berpotensi melanggar pasal 48 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek.”

 

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (20/6).

 

Maka dari itu DPR, sambungnya, meminta Kementerian PUPR membatalkan rencana pengintegrasian tarif tol JORR karena dinilai berpotensi melanggar UU Nomor UU No.38/2004 tentang Jalan. Untuk itu, Komisi V meminta Kementerian PUPR membatalkan kenaikan tersebut.

 

“Dan kenaikan itu sangat signifikan yaitu 57% dari tarif awal Rp9.500 menjadi Rp15.000. Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3% per tahun maka kenaikan masksimal hanya 6%,”  paparnya.

 

Sigit menambahkan tarif tol juga dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Dan bila mengacu pada daya beli masyarakat, pada kuartal I 2018, proporsi pendapatan masyarakat yang dibelanjakan menurun menjadi 64,1%.

 

“Daya beli lemah, artinya  kemampuan bayar pengguna jalan juga mengalami penurunan. Tapi kenapa disaat seperti ini pemerintah justru mengmabil kebijakan mengintegrasikan tarif tol yang akan membebani pengguna tol,” jelasnya.

 

DPR, ujar Sigit, sebaiknya pemerintah sebagai regulator focus untuk mengingatkan dan mengawasi pengelolaan jalan tol oleh operator agar memenuhi SPM.

 

Sigit menambahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati banyak persoalan dalam pengelolaan tol mulai dari SPM yang tidak dipenuhi hingga penetapan tarif yang membebani masyarakat.

 

“Hasil evaluasi BPK atas pengelolaan beberapa ruas tol di Jawa dari tahun 2014-2016 menemukan 6 (enam) masalah pokok yang dapat mengganggu pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol. Seharusnya ini dibenahi dulu, baru buat aturan baru soal tarif,” jelasnya.

 

Red

Editor : Intan