Mustahil DPR dan Pemerintah Dapat Penuhi Prolegnas

TANGKAS – Hari Ini Senin (16/11/2015), DPR RI segera menjalani masa sidang setelah dua minggu reses. Jadwal ini lebih cepat satu minggu dari rencana semula 22 November 2015 berdasarkan Rapat Badan Musyawarah/Bamus 2 Juli 2015.

Pada masa sidang sebelumnya, DPR dan Pemerintah gagal menargetkan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016 sebelum penetapan RUU tentang APBN 2016 (sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU APBN).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri memperkirakan, kemungkinan besar DPR dan Pemerintah baru akan menetapkan Prolegnas Prioritas 2016 pada masa sidang sekarang.

Lantas ia pun mempertanyakan, bagaimana nasib Prolegnas Prioritas 2015 sendiri? “Hampir mustahil DPR dan Pemerintah dapat memenuhinya. Waktu satu setengah bulan yang tersisa sudah tidak memadai bagi keduanya untuk menuntaskan Prolegnas Prioritas 2015,” ujarnya pada Minggu (15/11)

Bahkan, lanjut dia, untuk sejumlah RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I, jika tidak ditempuh upaya akselerasi (seperti disiplin menghadiri rapat-rapat hingga metode pembahasan yang tidak terlampau teknis) belum tentu bisa disahkan menjadi UU. “Belum lagi jika muatan politis RUU tersebut sangat kental,” bebernya.

Ia memaparkan, alokasi maksimal 2 (dua) RUU yang bisa diusulkan oleh setiap setiap komisi, penetapan hari legislasi maupun pengurangan waktu reses belum memperlihatkan dampak signifkan terhadap penyelesaian target Prolegnas Prioritas 2015.

“Dalam berbagai kesempatan, DPR turut mempersoalkan lemahnya kinerja legislasi karena pemerintah juga lamban dalam menyusun dan menyampaikan RUU usulannya kepada DPR,” tandas Ronald.

“DPR mengklaim bukan pabrik UU. Namun, kegelisahan DPR dan Pemerintah tidak pernah tertuju kepada hulu permasalahan, yaitu desain Prolegnas sendiri yang bermasalah,” tegasnya.

Terhadap sisa waktu satu setengah bulan, DPR dan Pemerintah sebaiknya fokus kepada RUU yang sudah menjalani tahap pembicaraan tingkat I. Sedangkan dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2016, DPR dan Pemerintah: Pertama, lebih selektif dan ketat dalam mengusulkan RUU.

“Tidak perlu terpaku dan ada keharusan limpahan RUU dari 2015 ke 2016. RUU yang sudah diprioritaskan di 2015 tapi belum sempat disusun, dilihat lagi urgensinya,” tutur Ronald. “Tidak mutlak dan otomatis diprioritaskan di 2016”.

Kedua, lanjutnya, harus konsisten dengan dua putusan MK (nomor 92 dan 79) tentang posisi dan relasi fungsi legislasi DPD. Dalam artian, penyusunan dan pembahasan Prolegnas Prioritas 2016 harus melibatkan DPD. Dengan demikian, Prolegnas Prioritas 2016 merupakan keputusan kolektif tiga pihak (Pemerintah, DPR, dan DPD).

Ketiga, Badan Legislasi (Baleg)  DPR, Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD, serta Kementerian Hukum dan HAM mesti tegas dan ketat terhadap setiap usulan RUU.

“Jika Fraksi, Komisi, K/L ataupun Komite belum menuntaskan syarat Naskah Akademik (NA), naskah RUU, dan penyelesaian harmonisasi, maka Baleg, PPUU, dan Kemenkumham harus menolak usulan RUUnya,” pungkasnya dengan penuh harapan.

J.Agna Dentha

EDITOR : DD BIN