MK Tolak Pengajuan Gugatan Ahok

TANGKASNEWS – Hari ini, Rabu (19/7) Mahkamah Konstitusional (MK) menolak tegas pengajuan gugatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal kewajiban cuti petahana dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“MK memutuskan menolak permohonan pemohon,” ujar majelis Hakim yang juga Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan yang digelar di gedung MK, Rabu (19/7).

Arief menekankan bahwa MK menilai bahwa melepaskan fasilitas negara saat kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah merupakan wujud netralitas.

” Kewajiban cuti bagi pejawat yang mengikuti kontestasi Pilkada tidak berarti dalam konteks harus mundur dari jabatan yang dipegangnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief mengutarakan MK juga tidak setuju dengan pendapat bahwa pejawat yang tidak cuti, maka sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Dalam kesempatan yang sama, Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan hukum memang tak boleh menutup mata. Hukum setidaknya menjadi bentuk antisipasi, oleh karenanya ada norma hukum.

“Meski kasus penyelewengan juga banyak, namun MK tak bisa mengeneralisasi bahwa semua pejawat akan menyelewengkan kekuasaannya,” paparnya.

Anwar menegaskan
permohonan yang diajukan Mantan Gubernur DKI, Ahok tidak beralasan menurut hukum.

Seperti diketahui, Ahok mengajukan gugatan sejak Agustus 2016. Alasannya karena Pasal 70 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah dianggap merugikan. Pasal tersebut mewajibkan pejawat cuti selama masa kampanye.

RED
Editor : Intan