Menkop Puspayoga Keluarkan Akte Koperasi Grab dan Uber Taxi

TANGKAS – Menteri Koperasi dan UKM, A.A.Gede.Ngurah Puspayoga pada Rabu (16/3) mengeluarkan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi khusus Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI) di Jakarta.

Akte PRRI yang diterbitkan ini sebagai solusi kisruh yang terjadi antara supir angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Taxi.

” Dengan adanya badan hukum ini, saya harapkan polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera berakhir “, ujar Menkop Puspayoga.

Kendati demikian, Menkop UKM menyadari kisruh yang terjadi pekan lalu bukan karena aplikasinya melainkan pada badan hukumnya.

Menkop Puspayoga menambahkan dengan badan hukum koperasi ini, para pengemudi sudah memiliki payung hukum dan mereka sudah mampu melakukan ijin KIR melalui Koperasi.

Selain itu, Mantan Wagub Bali ini menjelaskan para anggota koperasi PRRI sudah dapat menikmati berbagai kemudahan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dengan suku Bunga Rendah.

Disisi lain, Ketua Koperasi Jasa PRRI Ponco Seno menuturkan jumalh anggota yang telah tergabung sebanyak 5000 orang.

“Koperasi PRRI telah beroperasi sejak Oktober 2015″, tutur Seno.

” Dasar kami berbadan hukum guna menyesuaikan ketentuan UU Nomor 22 tahun 2009, sehingga kami sangat antusias dengan adanya kebijakan baru dari Kemenkop dan UKM atas disahkannya koperasi PRRI ini ” tegas Seno.

 

RED

EDITO R: DD BIN