Mendagri : Pilkada 2018 Telan Dana Rp 20 Triliun

TANGKASNews – Pesta Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2018 disebut menelam dana hingga Rp 20 Triliun .

 

“Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis,” ┬átutur Menteri Dalam Negeri, Tjahyo kumolo di Jakarta , Senin (23/10).

 

Pilkada Serentak 2018 mendatang, imbuhnya akan digelar di 171 daerah yang berada di 17 Provinsi, 39 Kota maupun 115 Kabupaten.

 

“Itu juga belum diukur dari pengeluaran partai politik, dari calon, pemerintah, dari Kepolisian. Walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, belum TNI, belum BIN, belum kejaksaan,” papar Kader PDIP Perjuangan ini.

 

Tjahyo menyampaikan anggaran untuk pilkada serentak nanti mencapai Rp 20 triliun dan saat ini baru terkumpul Rp 15,2 triliun.

 

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan proses Demokrasi 2018 memang mahal. “Jadi cost (biaya) baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Ini harga proses demokrasi,” jelasnya .

 

Sumarsono memaparkan rincian anggaran tersebut adalah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun serta pengamanan Polri dan TNI Rp 339,6 miliar.

 

Hingga kini dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada, imbuhnya, sudah menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan KPU Kabupaten/Kota. Lanjutnya, dari 17 Provinsi daerah tersebut, yang sudah tanda tangan anggaran pengawasan NPHD dengan Bawaslu baru 16 Provinsi.

 

“Tanda tangan NPHD dengan Bawaslu 16 provinsi sudah. Tinggal 1 provinsi belum karena satu dan lain hal, yaitu Provinsi Maluku,” terangnya.

 

Red

Editor : Intan