Mendagri : Hanya MK Yang Berhak Putuskan Presiden Thresold Itu Langgar Konstitusi

TANGKASNEWS – Senada dengan pernyataan Presiden Jokowidodo terkait UU Pemilu tentang Presiden Thresold 20 persen, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan pemerintah tidak bodoh mengambil kebijakan tersebut.

“Pemerintah kan bukan bodoh yah. Pemerintah mengkaji semua aspek. Kalau enggak puas, ada ke MK, silakan,” ungkapnya di TMII, Jakarta pada Sabtu (29/7).

Untuk itu pemerintah, ujarnya, mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan aturan ambang batas pencalonan presiden untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, hanya MK yang berhak memutuskan konstitional atau tidaknya suatu perundangan.

“Yang berhak memutuskan sebuah UU, sebuah aturan melanggar Konstitusi atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi. Bukan parpol bukan DPR bukan pengamat,” terangnya.

Sama dengan diucapkan Presiden Jokowi, Mendagri juga mempertanyakan kepada pihak pihak yang meributkan sistem Presiden Thresold ini.

“Sudah dua periode dua pilpres diikuti, enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa? Padahal di DPR sudah diputuskan,” pungkasnya.

 

RED
EDITOR : INTAN