Mahfud MD : Disahkannya UU MD3 Memperkuat Kedudukan DPR

TANGKASNews – “DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan, soalnya problem etik dicampur aduk dengan problem hukum.”

 

Pernyataan ini disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusional,Mahfud MD di kantor staf kepresidenan , Rabu (14/2).

 

DPR, imbubnya sengaja meloloskan UU MD 3 dengan memasukan beberapa pasal khsusus diperuntukan untuk kepentingan dan memperkuat kepentingan parlemen saja.

 

Seharusnya, Mahfud MD menegaskan tidak boleh turut campur dalam proses penegakan hukum.

 

“Ketika ada orang yang menghina anggota DPR, tidak perlu masuk ke Dewan Etik,” ucapnya memberikan contoh.

 

Oleh karena menurutnya dalam KUHP sudah ada aturan tentang penghinaan dan mencermarkan nama pabik pejabat publik atau lembaga publik.

 

“Nah ini kan sudah ada hukumnya, kenapa dimasukkan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum, itu sudah menjadi penegak hukum, padahal itu lembaga demokrasi, nah untuk menegakkan hukum itu ada lembaga nomokrasi, nah nomokrasi itu ada pengadilan, polisi, jaksa dan sebagainya,” jelasnya.

 

Perlu diketahui beberapa pengamat politik menyatakan hal senada dengan mengutarakan bahwa disahkannya UU MD3 ini membuat DPR akan semakin kebal hukum.

 

Red

Editor : Intan