Kualitas Petugas Penyuluh Koperasi Rendah Karena Keterbatasan Anggaran

TANGKAS – TANGKAS – Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengutarakan bahwa pihaknya menilai kualitas Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) masih rendah sehingga perlu ditingkatkan sebagai upaya merevitalisasi dan meningkatkan daya saing koperasi Indonesia.

Menurutnya, padahal kualitas PPKL ini menjadi kunci dari keberhasilan dalam rangka melakukan revitalisasi dan meningkatakan potensi daya saing Koperasi di tanah air.

“Untuk kepentingan itu, kami memberikan pelatihan PPKL di beberapa provinsi salah satunya di Lampung sebagai provinsi dengan jumlah koperasi yang terus berkembang,”  ujarnya di Jakarta , Kamis (18/8).

Prakoso menambahkan Pihaknya memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada 30 PPKL di Lampung pada 14 Agustus 2016.

Lebih lanjut, Prakoso dalam keterangannya menekankan bahwa PPKL mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi yang mayoritas masih sangat rendah.

“SDM pengelola koperasi yang belum berkualitas baik menyebabkan pengelolaan koperasi seringkali tidak sesuai dengan nilai, identitas, dan jati diri koperasi,”  tuturnya.

Prakoso menyampaikan terkait dampak yang ditimbulkan atas hal ini adalah  semakin buruknya  citra koperasi di tengah masyarakat, karena banyak koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamatnya sulit untuk diidentifikasi.

“Sejalan dengan program kementerian koperasi dan UKM dalam rangka revitalisasi koperasi PPKL sangat diperlukan untuk mengidentifikasi koperasi melalui pendataan ulang terhadap koperasi aktif maupun tidak aktif,” imbuhnya menjelaskan .

Selain itu, Prakoso juga menilai ugas PPKL tergolong berat karena dituntut mampu untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pengelola dan anggota koperasi terkait prinsip dan jati diri koperasi yang benar.”Pelatihan ini merupakan pelatihan terakhir untuk perkoperasian pada 2016 dengan anggaran APBN,” ucapnya.

Prakoso mengakui pihak Kemenkop UKM sangat menyayangkan keterbatasan anggaran dari APBN yang menyebabkan pelatihan serupa bagi PPKL tidak bisa dilakukan secara optimal di seluruh provinsi.

Sehingga menurut Prakoso menegaskan masih diperlukannya pelatihan perkoperasian bagi PPKL dan pengelola koperasi sebagai salah satu upaya revitalisasi dan peningkatan daya saing koperasi di Tanah Air.

Kendati demikian pemangkasan anggaran pelatihan membuat kementeriannya tidak bisa optimal melaksanakan pelatihan serupa di lebih banyak provinsi.

“Hal ini dikarenakan anggaran peningkatan kapasitas SDM KUMKM ikut  dipangka untuk efisiensi APBN, kami berharap tahun depan program ini bisa dilanjutkan,” pesannya.

RED

EDITOR : INTAN