KPU : Jabatan Ma’aruf Amin Sebagai DPS Bank Syariah Bukan Pelanggaran Hukum

TANGKASNews – Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui kuasa hukumnya, Ali Nurdin menyatakan bahwa jabatan Cawapres KH. Maaruf Amin sebagai Dewan Penasehat (DPS) di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah itu bukan pelanggaran hukum.

“Karena UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur peraturan BUMN, dalam kasus ini tidak dikategorikan sebagai BUMN,”  ujar Ali dalam pembacaan tanggapan KPU atas gugatan Prabowo Sandi di Sidang Kedua MK, Selasa Pagi (18/6).

Berdasarkan aturan OJK, paparnya, DPS termasuk kategori pihak yang menawarkan jasa sama seperti konsultan publik dan konsultan hukum.

“Sehingga tidak ada kewajiban Ma’ruf Amin untuk mundur,” ucapnya.

Berbeda halnya dengan menjelaskan kasus diskualifikasi calon di pilkada Tebing Tinggi dan Waringin Barat, Ali menjelaskan kasus tersebut tidak memiliki pola yang sama dengan kasus Ma’ruf Amin.

“Pasalnya, dalam kasus di pilkada tersebut pasangan calon diketahui pernah menjalani hukum pidana penjara selama 5 tahun dan ada aksi yang mengancam kebebasan masyarakat untuk menggunakan hak suara sesuai hati nurani,” jelasnya.

Red
Editor : Intan