Komisi VII DPR : Pemerintah Perlu Tegas Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

TANGKAS – Kasus Yuyun bocah SMP 14 tahun di Bengkulu yang dibunuh dan diperkosa dengan cara bergiliran mendapat perhatian publik diberbagai kalangan.

Khususnya dari kalangan DPR, Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebutkan belum adanya ketegasan dari Pemerintah terkait aturan terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak yang menimbulkan efek jera. Karena itu kalau pemerintah mau mengeluarkan Perppu itu sepenuhnya kewenangan eksekutif.

” Perppu tentang kebiri sepenuhnya tergantung keseriusan pemerintah. Apakah akan membiarkan kasus kekerasan seksual anak atau segera keluarkan Perppu, sebab wacana ini sudah lima bulan lalu,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan Biro Humas dan Pemberitaan DPR pada Rabu (4/5).

Saleh menambahkan,oal penerbitan Perppu nanti muncul kontroversi bisa dijelaskan kemudian.

Terkait kasus Yuyun, Saleh menghimbau Perlunya regulasi terhadap kekerasan seksual anak ini sangat mendesak sebab belum ada aturan yang tegas dan membuat jera.  (baca : Pelaku pembunuhan Yuyun Sebaiknya dibakar hidup hidup).

“Sejak awal harus diantisipasi bila terjadi hal yang mencurigakan segera ditindak seperti pesta miras. Selain itu, peran masyarakat diperlukan bila terjadi hal yang membahayakan dan mencurigakan segera bertindak dan melaporkan kepada pihak berwajib. Karena kekuatan dan ketahanan terletak di masyarakat maka harus diantisipasi bersama-sama,” jelasnya.

 

RED
EDITOR 😀 D BIN