Komisi III DPR : Dua Tahun Presiden Jokowi, Pemberantasan Korupsi Belum Maksimal

TANGKAS – “Korupsi masih menjadi penyakit akut bagi Indonesia, karena itu memandang gerakan pemberantasan korupsi itu perlu dievaluasi secara terus menerus dan diperbaiki agar semakin berdayaguna dan berhasil guna.”

Demikian yang ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu (14/12).

Tri Medya menambahkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal, padahal menurutnya, sudah berbagai upaya melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang aspek kehidupan.

Selain itu, Trimedya juga mengatakan alam setahun umumnya rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah 60-70 kasus. Sementara, rata-rata pengaduan ada 7.000 setiap tahunnya.

“Pelaporan hanya 15 persen dan yang ditangani sampai dengan pengadilan maksimal 70 kasus, menunjukkan ada gap besar antara keinginan masyarakat dan realisasi penegakan hukumnya,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan.

Menurutnya, Korupsi masih menjadi penyakut akut bagi bagi Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi, seakan saling berpacu dengan praktek-praktek korupsi yang merajalela di segala aspek kehidupan bangsa. Karena itu memandang gerakan pemberantasan korupsi itu perlu dievaluasi secara terus-menerus dan diperbaiki agar semakin berdayaguna dan berhasilguna.

RED
EDITOR : INTAN