Kini, Kemenkumham Punya Wewenang Cabut Status Hukum Ormas Anti Pancasila

TANGKASNEWS – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadikan Kementerian Hukum dan HAM ( KemenkumHam) mempunyai wewenang penuh untuk membatalkan dan mencabut Status Hukum organisasi yang dinilai anti Pancasila.

Terbitnya Perppu ini berdampak terhadap pembubaran Ormas Islam Hizbut Tharir Indonesia (HTI) pada 19 Juli Bulan Lalu.

Menkumham Yasona Laoly mengatakan hingga saat ini pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pembubaran Ormas Anti Pancasila setelah HTI.

” Polisi kan sudah menyampaikan ke publik bahwa ada indikasi-indikasinya, tapi kan kita belum ada bukti-buktinya, kita kan harus lihat semua,” tuturnya di Komplek Istana Negara, Kamis (3/8).

Lebih lanjut menanggapi informasi dari pihak kepolisian yang mengatakan adanya ormas anti Pancasila lebih dari satu, Yasona menegaskan itu hanya baru indikasi.

“Itu Polri kan mengatakan hanya indikasi. Nanti kan laporannya kita lihat. Kita berharap dengan ini kita comittet betul menjaga bangsa ini bersama-sama. Ideologi negara jelas, bentuk negara kita jelas, NKRI, ideologinya Pancasila. Kita harus jaga,” terangnya.

RED
EDITOR : INTAN