Kemenperin Kembali Raih Prestasi Zona Hijau Dalam Pelayanan Publik

TANGKAS – Dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2016, Kementerian Perindustrian kembali masuk dalam zona hijau dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI.

“Tahun kemarin, kami juga mendapatkan zona hijau yang merupakan kategori penilaian tertinggi. Kami akan terus berupaya untuk mempertahankannya,” ujar Sekjen Kemenperin, Syarif Hidayat di Jakarta, Kamis (8/12).

Menurut Syarif, capaian ini menjadi bukti konsistensi para staf dan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenperin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, Syarif mengatakan selama ini Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Dimana upaya tersebut, tambah Syarif, tercermin dari beberapa hal yang telah diterapkan, antara lain transparansi, melalui pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Syarif menambahkan Kemenperin juga berupaya partisipatif dalam pelayanannya dengan mendorong masyarakat berperan aktif dan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapannya. Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dari aspek apapun seperti suku, ras, agama, golongan, dan status sosial juga merupakan nilai-nilai penting yang ditegakkan dalam pelayanan publik Kemenperin.

Selain itu, Sekjen Kemenperin mengutarakan dalam implementasi pelayanan publik, Kemenperin telah mengembangkan dua sistem informasi berbasis online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru terkait aktivitas industri nasional. Dua sistem informasi tersebut adalah Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI).

“SIINAS merupakan pengembangan teknologi informasi yang berisi data-data mengenai industri dalam negeri. Informasi tersebut diharapkan dapat memantau perkembangan dan pembinaan industri dalam negeri,”  terangnya.

Sedangkan SIKI, papar syarif, memuat informasi tentang arus barang impor yang masuk ke dalam negeri untuk menjaga stabilitas industri nasional.

Berdasarkan laporan Ombudsman RI, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 25 kementerian pada tahun ini, menunjukkan sebanyak 44 persen atau 11 kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, sekitar 48 persen atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sisanya 8 persen atau 2 kementerian masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Dimana kepatuhan standar pelayanan publik ini diharapkan membuka peluang kemudahan berusaha yang dapat mendatangkan para investor sehingga membawa efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guna pemenuhan hak-hak masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau.

RED
EDITOR : INTAN