Kebijakan TPP Bertentangan dengan Nawacita dan Asas UMKM Indonesia

TANGKAS  – Presiden Joko Widodo memutuskan membawa Indonesia masuk ke dalam Trans Pasific Partnership (TPP) yang digagas negara maju seperti Amerika Serikat (AS), konsekuensi yang kudu ditanggung cukup dalam. Misalnya saja soal Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus yang dicantumkan pada paket kebijakan ekonomi jilid VI.

“Ini akan terdampak kalau Indonesia masuk TPP,” kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah pada diskusi bulanan yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Dia mencontohkan Malaysia yang memang sudah bergabung ke dalam TPP. Sebelumnya, negeri jiran ini memang berniat mengekspansi pasar penjualan komoditinya. Namun, produk buatannya belum memenuhi standar internasional.

“Sebelum masuk, mereka sudah mengupgrade produknya untuk masuk ke negara-negara maju. Karena Malaysia tidak ingin hanya menjadi pasar. Selain itu karena Malaysia ingin dekat sekali dengan AS. Ini yang membuat mereka ingin masuk TPP,” kata Firmanzah.

Ada juga Vietnam, negara komunis yang sudah memutuskan bergabung. Keinginan tersebut, katanya, lantaran konflik laut Cina Selatan yang membuat negeri ini harus dekat dengan AS. Sementara Indonesia, tidak dalam posisi tergesa-gesa untuk turut menggabungkan diri ke dalam TPP.

Dari sembilan agenda pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita, pada poin kedua yang berbunyi ‘membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ menurut dia, jelas berlawanan dengan segala macam rumusan TPP. Sebab penutupan akses terkait negosiasi sudah tidak mencerminkan semangat demokrasi itu sendiri.

“Saya khawatir TPP tidak mendukung poin ke tujuh nawacita. Dalam hal ini BUMN,” sebut Firmanzah.

Poin ketujuh itu sendiri berbunyi ‘mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’. Sementara dalam TPP, BUMN harus diperlakukan sama dengan perusahaan swasta nasional atau pun swasta asing.

Maka itu, Firmanzah menilai agar segera dibentuk tax force lintas kementerian guna menghitung ongkos serta keuntungan jika Indonesia benar-benar meleburkan diri ke dalam TPP.

Dalam TPP masing-masing negara tidak boleh membuat ketentuan yang melarang ekspor dari Kawasan Ekonomi Khusus. Soal investasi asing yang ditanamkan ke Indonesia pun nantinya bakal mengharamkan negara untuk memerintahkan setiap produk memiliki kandungan lokal sebanyak 60 %. Lebih gila lagi, hasil eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan usaha mikro kecil dan menengah juga haram.

Pikir Dulu Sebelum Gabung ke TPP
Bukan cuma soal kandungan lokal atau hasil eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diharamkan dalam TPP. Soal ketentuan perizinan tenaga kerja asing juga kudu dihapus.

Soal ketentuan penunjukan board director yang merupakan warga negara asing, TPP memerintahkan aturan ini segera dihapus. Menurut Firmanzah, jika menilik Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pasal 41 soal ketenagakerjaan, izin mempekerjakan pegawai asing yang mempunyai jabatan direksi, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang KEK itu sendiri.

“Jadi, banyak Undang-Undang yang harus dirombak,” sebut dia.

Di AS sendiri sebagai penggagas TPP, industri obat-obatan sedang uring-uringan. Ini, lantaran keuntungan dari hasil penelitian temponya tidak diperpanjang. Akhirnya, membuat setiap badan usaha di sektor ini tak mau berbagi teknologi guna memproduksi obat generik.

“Sebab pemerintahnya menginginkan harga yang sangat-sangat murah. Ini yang jadi persoalan di negara itu,” kata Firmanzah.

Makanya, dia bilang semua pihak kudu berhati-hati dengan ajakan bergabung ke TPP. Sebab bukan cuma soal sendi ekonomi saja yang dibikin liberal, tapi semua sektor termasuk hukum, lingkungan hidup, sosial serta budaya. Akhirnya, kalau Indonesia benar-benar bergabung, segala tujuan pemerintah dalam Nawa Cita bakal mentah.

“Rentetannya akan sangat panjang. Makanya perlu ada pembahasan komprehensif antar kementerian sebelum diputuskan,” tegasnya.

Jadi dapat disimpulkan ” Kebijakan kebijakan didalam TPP ini sangat bertentangan dengan misi Nawacita Presiden dan Asas UMKM Indonesia

INTAN

EDITOR : DD BIN