Kasus Salim Kancil, Mendagri Tunggu Hasil Penyidikan Kepolisian

TANGKAS  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan apabila dalam penyelidikan kasus Salim Kancil ada indikasi yang menunjukan adanya keterlibatan perangkat desa termasuk kepala desa, maka terhadap yang bersangkutan harus dijatuhi saksi pidana. Selanjutnya sekretaris desa bisa menjalankan roda pemerintahan desa supaya tidak terjadi kevakuman.

Mendagri  tengah menunggu proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian terkait kemungkinan adanya aparat desa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Aktivis Antitambang liar Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur.

“Ya tetap kita menggunakan asas praduga tak bersalah. Tapi dari laporan Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik, pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya pada Polda Jatim,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2015).

 

“Siapapun yang backing-in harus diusut tuntas. Kalau sampai melibatkan oknum aparatur pemerintah termasuk desa ada sanksi hukum,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan pembunuhan tersebut terjadi di kantor desa. Kejadian itu mengindikasikan deteksi dini terhadap kejahatan di daerah tersebut tak berjalan baik. “Sekarang pada satu posisi kami menunggu apa nanti final daripada Polda Jatim,” ujarnya.

Kasus penganiayaan hingga pembunuhan Salim Kancil di desa Selok Awar-awar, Lumajang akibat aktivitas penolakan mereka terhadap operasi tambang pasir besi liar. Salim Kancil bahkan sempat disetrum dan dipukuli sebelum akhirnya dihabisi di dekat makam.

Salim dan rekannya Tosan yang luka parah akibat penganiayaan tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Salim dan Tosan mendapat perlakuan keji dari sekitar puluhan orang, yang diduga merupakan orang suruhan.

NINGSIH

EDITOR : DD BIN