Kasus Archandra, Sejarah Buruk Dalam Kinerja Pemerintah

TANGKAS – Polemik kewarganegaraan ganda mantan Menteri ESDM Archandra Tahar hingga pemberhentian dirinya oleh Istana menghiasi suasana Sidang DPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada Selasa Siang (16/8).

Usai gelar Sidang DPR bersama Presiden Jokowidodo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa pihaknya tetap meminta klarifikasi atas kasus Archandra Tahar .

“Kejadian ini menjadi catatan baru yang buruk dalam sejarah pemerintahan Indonesia,” ujar Fadli.

Menurutnya, masalah kewarganegaraan ganda Archandra seharusnya sudah diketahui saat proses seleksi oleh Tim di Istana.

“Problem Administrasi seharusnya pihak Istana sudah mengetahui sebelumnya,” imbuh Fadli menegaskan.

Namun, Fadli menambahkan pihaknya muncul pertanyaan yang salah dalam hal ini sebenarnya dipihak siapa. ” Apa ini instruksi Presiden Jokowi, atau tim seleksi yang sengaja melakukan hal ini,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menyampaikan bahwa sebenarnya DPR sangat menyayangkan keputusan Istana untuk mendepak Archandra dari kursi Menteri ESDM dengan terburu buru.

Fahri mengakui langkah ini dilakukan guna meredam adanya polemik politik yang muncul di publik.

” Jika masalah administrasi sudah diselesaikan dari awal,maka Archandra tidak perlu menemukan kasus seperti ini,” pungkasnya.

Fahri mengakui bahwa sosok Archandra merupakan pilihan tepat dari Presiden untuk ditempatkan di kursi Menteri ESDM, karena dia mempunyai potensi, pengalaman dan sangat berguna bagi kemajuan bangsa.

Fahri dalam keterangannya menyebut bahwa Archandra menjadi Menteri yang pertama kali dengan memiliki masa jabatang yang sangat singkat.

Pada jumat malam (15/8), pihak istana secara resmi memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dikarenakan dirinya mempunyai kewarganegaraan ganda yakni WNI dan WN AS.

RED

EDITO R: INTAN