Kaledioskop Kinerja Pelayanan Publik di Lembaga Hukum Indonesia

TANGKAS – Bulan agustus merupakan peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung RI (MA RI) yang ke-71.

Sebagai lembaga yudisial yang sekaligus merupakan lembaga publik MA RI sudah tentu memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya pelayanan publik ini masyarakat dapat menggunakan haknya di tiap-tiap lembaga publik, salah satunya lembaga pengadilan.

Secara internal MA RI juga sudah memiliki instrumen-instrumen kebijakan yang menjadi dasar pelaksanana pelayanan publik di Pengadilan. Dilihat dari substansinya, instrumen-instrumen kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu terobosan bagi Mahkamah Agung, seperti cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, SK KMA Nomor 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan. Pada cetak biru pembaruan peradilan, direncanakan mengenai bagaimana gambaran konsep lembaga peradilan yang ideal dan tahapan-tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam SK KMA NO 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan  revisi dari tahun 2007, dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan MA. Saat itu Undang-Undang KIP baru diregulasikan pada tahun 2008 akan tetapi jauh sebelumnya MA sudah memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi.

Meurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI FHUI) terhadap instrumen-instrumen tersebut MA patut kita apresiasi atas komitmennya memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dan kinerjanya. Dengan adanya instrumen-instrumen kebijakan tersebut diharapkan tiap-tiap satuan kerja memiliki standar yang sama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, MaPPI FHUI menilai perlu dievaluasi apakah MA RI sudah memeberikan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik sebagaimana terdapat dalam instrumen-instrumen kebijakan tersebut. MaPPI FHUI melakukan survey terhadap implementasi pelayanan hukum dan pelayanan publik pada tahun 2014 dan 2016. Survey tersebut bertujuan untuk mengidenntifikasi apakah pengadilan telah memberikan hak yang sama dan dengan kualitas yang terbaik terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di pengadilan.

Jadwal Sidang

Salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam administrasi persidangan di pengadilan adalah mengenai jadwal sidang. Ketepatan waktu dan efektifitas dalam pemeriksaan perkara berdampak besar pada pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelanggaran terhadap asas ini akan merugikan para pihak karena tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum atas status yang disandangnya dan merugikan pengadilan karena harus terus menerus mengeluarkan biaya selama perkara belum selesai diputus.

Pada prakteknya, kami masih menemukan ada pengadilan yang tidak memiliki jadwal sidang (21.43%) dan pengadilan yang tidak memperbarui jadwal sidangnya (8.93%). Lebih spesifik,  di tiap pengadilan negeri yang kami survey semuanya tidak memiliki jam jadwal sidang.

Lebih spesifik, MaPPI melakukan pemantauan persidangan di PN Jakarta Pusat untuk perkara tindak pidana korupsi. Sebanyak 15.4% persidangan menghabiskan waktu lebih dari 3-5 jam untuk satu kali pemeriksaan dan sebanyak 23.7% persidangan baru dimulai setelah pukul 14:00 WIB-pukul 17:37 WIB. Apabila perkara menghabiskan waktu 5 jam dan baru mulai diperiksa pada pukul 17:30 WIB, maka tidak heran apabila sidang baru selesai diperiksa pada pukul 22:30 WIB.

Hal ini menunjukkan ada inefisiensi dalam pemeriksaan perkara apalagi jika agenda pemeriksaan melibatkan banyak saksi yang harus diperiksa. Ketidaktepatan dan molornya jadwal sidang, disinyalir terjadi karena tidak berjalannya sistem penjadwalan sidang yang terintegrasi dengan jadwal/jumlah majelis hakim, penggunaan ruang sidang, dan informasi pengubahan jadwal sidang.

Layanan Informasi di Pengadilan

MaPPI juga melakukan survey terhadap implementasi keterbukaan informasi di pengadilan. Berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapa layanan informasi di pengadilan. Namun demikian, pada prakteknya ditemukan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan oleh petugas pengadilan terhadap pemohon informasi. Masyarakat yang awam hukum cenderung mendapatkan informasi yang lebih terbatas dibanding pemohon informasi dari lembaga tertentu. Misalnya, di PN Palu terdapat jurang sebesar 51 % untuk ketersediaan informasi bagi masyarakat awam (13%) dibanding dengan ketersediaan informasi untuk LSM (64%).

Lebih spesifik lagi, MaPPI melakukan uji keterbukaan informasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan putusan. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun yang belum BHT termasuk dalam jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik. Namun demikian, pada prakteknya masih ditemukan kesulitan mengakses dokumen tersebut. Survey kami menunjukkan sebanyak 45.61% permohonan hanya diberikan akses putusan yang sudah BHT dan hanya 29% permohonan yang mendapatkan akses untuk kedua jenis putusan, serta sebanyak 24.56% permohonan salinan putusan yang ditolak.

Pungutan Liar

Selain persoalan tentang kualitas layanan, kami juga menemukan permasalahan integritas dari petugas pengadilan. Saat melakukan survey dan uji keterbukaan informasi, MaPPI menemukan adanya pengadilan yang memungut biaya layanan untuk informasi yang bersifat umum. Sebanyak 55.36% permohonan kami dimintakan biaya oleh petugas pengadilan untuk mendapatkan informasi tersebut.

Hal ini tentunya berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat pengguna layanan hukum dan layanan publik di pengadilan. Atas catatan kami tersebut merupakan bukti bahwa Mahkamah Agung perlu secara serius membenahi praktek penyelenggaraan pelayanan hukum dan pelayanan publik di pengadilan.

Oleh karena itu, MaPPI FHUI berdasarkan rilis yag diterima redaksi , Sabtu (20/8) menegaskan dengan pernyataan sikap sebagai berikut

1.      Mendesak MA RI menjadikan pelayanan publik sebagai fokus pembenahan di pengadilan

2.      Mendesak MA RI mengevaluasi dan menerapkan praktek terbaik (best practices) dalam pelaksanaan pelayanan publik di seluruh pengadilan.

3.      Mendorong MA RI bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK, KY, dan Ombudsman dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di pengadilan.

RED
EDITOR :INTAN