Jokowi JK Masih Toleransi, Ini Alasan Polri Belum Tetapkan Prabowo Jadi Tersangka Makar

TANGKASNews – Pemerintah, Polri dan TNI sebenarnya sudah mengetahui Dalang Utama Aksi kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Namun untuk menjaga Indonesia Damai, aman dan Kondusif Pasca Pemilu, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sepakat untuk menginstruksikan Polri tidak mengungkap Dalang Utama Aksi kerusuhan di depan Kantor Bawaslu akhir bulan lalu.

Jadi Apa yang dituduhkan Publik akan dugaan Prabowo Subiyanto Keluarga Cendana yang menjadi Dalang Utama Aksi 22 Mei 2019 itu adalah BENAR FAKTA.

Berdasarkan informasi yang beredar di Chat WhatsApp Grup mengatakan bahwa Prabowo Subiyanto (PS) dan Hutomo Mandala Putra (HMP) mewakili keluarga Cendana belum Ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, karena Jokowi JK masih memberikan toleransi hukum Guna menciptakan situasi aman dan Kondusif Pasca Pemilu 2019.

Dalam informasi tersebut Disebutkan ada 3 Ultimatum yang diberikan pihak Pemerintah, Jokowi JK kepada Prabowo Subiyanto terkait aksi Rusuh 22 Mei lalu. Ketiga Ultimatum ini disampaikan langsung Wapres Jusuf Kalla dengan Prabowo Subiyanto pada Kamis Sore, 23 Mei 2019 lalu.

Ketiga Ultimatum yang disampaikan Pemerintah kepada pihak Prabowo Subiyanto diantaranya, Pertama, Pemerintah melalui Polri akan menindak tegas proses hukum atau melakukan penangkapan langsung kepada Prabowo Subiyanto (PS) dan Hutomo Mandala Putra (HMP) jika tidak dihentikan aksi kerusuhan pada 22 Mei saat itu. Selain itu Polri juga akan melakukan pengejaran langsung kepada Riza Khalid (RK) yang Kini kabarnya berada di Dubai.

Kedua, Pemerintah melalui Polri akan segera mengeluarkan Surat Cekal kepada PS dan HMP serta RK atas tuduhan Dalang Utama MAKAR dan    rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional. Hal ini menjadikan saat pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, dihadapan ya Prabowo langsung menelpon Para pendukungnya untuk menghemtikan aksi kerusuhan 22 Mei tersebut.

Dan Ultimatum yang terakhir adalah Pemerintah melalui Polri akan segera melakukan penangkapan langsung kepada PS dan HMP Cendana jika terjadi lagi aksi kerusuhan 22 Mei selama Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 pada 14 – 28 JUNI 2019 hingga ditetapkannya Presiden dan Wapres RI periode 2019 – 2024 oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertemuan Wapres JK dengan Prabowo ini dengan memberikan Tiga Ultimatum ini dan sepengetahuan Presiden Jokowi ditujukan untuk meredakan Keterangan serta gesekan yang terjadi di masyarakat terkait aksi kerusuhan 22 Mei lalu di depan Kantor Bawaslu.

Ultimatum Pemerintah Poin Ketiga ini menjadi dasar bagi pihak Prabowo Sandi untuk mengumumkan serta menghimbau kepada pendukungnya agar tidak melakukan aksi turun kejalan selama Sidang MK berlangsung.

Dan selama Ketiga Ultimatum ini dilaksanakan dengan baik oleh pihak Prabowo Sandi, maka Pemerintah dipastikan Akan memberikan jaminan keamanan hukum untuk tidak dijadikan tersangka sebagai Dalang Utama AKSI MAKAR dalam kerusuhan 22 Mei Lalu.

Seperti Dilansir dalam Video yang diunggah Prabowo Subiyanto pada Selasa (11/6), menyampaikan himbauan kepada para pendukungnya agar tidak melakukan aksi turun kejalan selama Sidang MK Sengketa Pilpres 2019 berlangsung.

“Saudara-saudara sekalian, kami memutuskan menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu, saya dan Saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami, tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang,” paparnya dalam unggahan video tersebut.

” Saudara-saudara sekalian, saya mohon sami’na wa atho’na, percayalah kepada pimpinan dan untuk itu sungguh-sungguh kalau saudara merasa mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Red
Editor : Intan