Inilah Penjelasan KPK Atas Tudingan Surat Palsu Setnov

TANGKASNews – Komisi Pemberabtasan Korupsi ( KPK ) menampik tudingan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian yang menyatakan telah memhbuat surat  palsu atas masa perpanjangan Ketua DPR , Setya Novanto keluar negeri terkait Kasus E KTP.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan surat masa perpanjangan pencegahan Setnov keluar negeri dikeluarkan secara sah dan resmi.

 

“Aturan pertama, yaitu Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 12 ayat 1 huruf b memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,”  terangnya di Gedung KPK, Kamis (9/11).

 

Keabsahan surat tersebut, ujar Febri, terkait Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam Bab IX Pencegahan dan Penangkalan Pasal 91 sampai dengan Pasal 103. “Pasal 91 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”  paparnya.

 

Lebih lanjut, Febri menjelaskan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 226 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

“Aturan selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi: PUT Nomor 64/PUU-IX/2011-Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,”  jelasnya.

 

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30 Tahun 2001 , imbuhnya, tidak mengurangi kewenangan KPK yang menyebutkan KPK untuk memerintahkan instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

 

“Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak mengatur apakah seseorang itu harus tersangka, terdakwa atau tidak. Ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus,”  ungkapnya.

 

Febri menegaskan putusan tentang jangka waktu pencegahan itu tertuang di Pasal 97, yakni pencekalan lebih dari setahun batal demi hukum. “MK membatalkan ketentuan boleh memperpanjang cekal tanpa batas dan MK putuskan bahwa cekal hanya enam bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal enam bulan. Dengan demikian cekal hanya maksimum 12 bulan saja. Lebih dari 12 bulan dinyatakan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,”  tutupnya.

 

Red

Editor : Intan