INDEF : Pernyataan Kapolri Perburuk Perekonomian Bangsa

TANGKAS – Isu Marak yang dilontarkan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian terkait aksi masa islam menyebabkan situasi politik di tanah air semakin memanas.

Menurut Pengamat Ekonomi yang juga Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti dengan mengutakan bahwa Kapolri selaku otoritas pemerintahan mestinya jika mendapatkan dan membagikan informasi harus diklarifikasi validasinya sehingga betul-betul semua keputusan dan kebijakan itu diputuskan dari data yang valid. Jika ada informasi yang tidak jelas seperti rush money itu harusnya pemerintah menenangkan dan menyampaikan data-data faktual yang valid, bukan malah menambah kegaduhan.

“Seperti isu rush money yang terlontar dari medsos, mestinya Polri mengkormasi data faktual yang ada. Aakah memang ada penarikan dana yang luar biasa dari masyarakat, bagaimana tingkat kesehatan perbankan dan lain-lain yang mestinya dijadikan acuan. Bukan justru malah ikut-ikutan mengatakan ada potensi instabiltas dengan isu makar. Jadinya kan lucu karena pemerintah seperti tidak punya data dan seperti kata Kapolri bahwa data mereka dapatkan dari medsos dan google,” terangnya.

Sri menghimbau kepada Kapolri agar Polri sebagai bagian pemerintah bisa memenangkan situasi, bukan menambah kekisruhan.  ” Pernyataan Kapolri sebelumnya justru memperburuk perekonomian bangsa,” ucapnya.

“Memang sekarang perkembangan IT banyak diaplikasikan dalam media sosial yang berkembang pesat, tidak bisa dikendalikan dan mudah diakses masyarakat. Sehingga apapun yang diperbicanangkan di medsos cepat sekali berkembang. Tetapi medsos bukan menjadi sumber data yang akurat. Masyarakat pun harus hati-hati dan aparat hukum terutama bukan malah ikut-ikutan latah,”  imbuhnya memaparkan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri menuturkan terkait kasus penistaan agama oleh Cagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok , da beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perekonomian. Selain faktor fundamental juga ada faktor seperti sentimen dan psikologis. Faktor sentimen dan psikologis ini tambahnya bisa membuka ruang terjadinya berbagai macam spekulasi.

“Kalau tidak jelas dan tegas maka faktor sentimen dan psikologis bisa mempengaruhi perekonomian yang bisa dilihat dari berbagai macam spekulasi. Dampaknya kalau banyak spekulasi, fluktuasi nilai tukar dan nilai saham sangat tinggi. Ada investor yang hari ini pergi dan dua hari kemudian masuk kembali. Ini jadi ancama bagi perekonomian,”  jelasnya.

Sri berharap  aparat penegak hukum melakukan koordinasi dengan semua yang terkait sebelum mengeluarkan pernyataan yang meresahkan dan itu harus dilakukan dengan smart dan tidak membabi buta.

“Jangan menyampaikan informasi yang justru membuat redah mayarakat. Aparat hukum harusnya bisa meredam isu dan bukan malah membuat isu jadi bertambah liar,” pungkasnya.

RED
EDITOR : INTAN