I LOVE RUPIAH , Jalan Lain Lengsernya Presiden Jokowi

TANGKASKebijakan Pemerintah Indonesia sejak 14 Agustus 1997 mengadopsi sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) – atas usul Bank Indonesia/BI – adalah sebab pokok utama instabilitas Rupiah/Rp dan ekonomi Indonesia. Lepasnya nilai Rp sepenuhnya pada mekanisme pasar sesungguhnya pelangaran serius atas UUD 1945. Selama Indonesia tidak bersikap jelas tentang hal ini, maka kita mimpi bisa menikmati stabilitas ekonomi nasional dan lancar membangun. Banyak orang sudah coba gambarkan, jelaskan, ramalkan situasi pasar dan ekonomi terkait nilai tukar Rp terhadap mata uang Amerika Serikat, US$. Banyak juga yang coba tawarkan solusi karena cinta Rp.

Sistem nilai tukar mengambang bebas – sebut saja sistem pasar uang – adalah kebijakan reaktif atas Krisis Moneter (krisis yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara) berujung tumbangnya Diktator Suharto, 21 Mei 1998. Tentunya Indonesia tidak ingin Tragedi 1998 terulang kembali. Akankah gonjang-ganjing moneter Rp dan instabilitas ekonomi serta ‘mobilisasi People Power’ kelak juga menjadi jalan lain lengsernya Jokowi?

BI selaku otoritas moneter bereaksi lambat lalu keluarkan lima (5) paket kebijakan ditambah insentif bagi eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Presiden Jokowi juga keluarkan serial paket kebijakan deregulasi investasi, penyederhanaan izin, tata ruang, penegakan hukum, pelayanan berbasis elektronik, serta percepatan pengadaan barang dan jasa, dst. Hal ini diapresiasi dan berhasil sementara waktu meyakinkan pasar bahwa masih ada otoritas berwenang yang kelihatan di Indonesia. Paket-paket tersebut ibarat obat generik penyakit kanker yang harusnya kemoterapi laser nuklir untuk mematikan seluruh selnya. Sedihnya lagi, bukti fakta harga pasar 1 US$ cenderung senilai Rp 15.000an hari-hari ini. BI kemudian nyatakan bahwa Rp undervalued – tanpa solusi dan masalah Rp melemah terus berlanjut.

Pasar adalah tempat penjual/penawaran/produsen dan pembeli/permintaan/ konsumen bertemu melakukan barter barang dan jasa yang harganya diukur dengan mata uang. Dan pasar memiliki hukum sendiri. Secara sederhana, bila penawaran tinggi dan permintaan rendah, maka harga menjadi murah. Bila penawaran rendah dan permintaan tinggi, maka harga menjadi mahal. Jadi, melalui mekanisme bertemunya permintaan dan penawaran di pasar terbentuk harga yang ukurannya adalah uang.

Pasar juga memperdagangkan mata uang dikenal sebagai pasar uang. Rp-pun diperdagangkan dan nilainya ditentukan permintaan/penawaran pasar atas mata uang asing. Jelas ada instabilitas Rp karena nilainya naik-turun bisa murah bisa mahal tergantung permintaan/penawaran di pasar pada saat diperdagangkan/diperjualbelikan. Artinya, situasi pasar sekarang ada permintaan tinggi atas US$ dan mata uang asing lainnya, seperti Euro dan Poundsterling. Bagi AS ini adalah repatriasi modal. US$ menjadi langka karena terbatas – jumlahnya dikendalikan Bank Sentral AS/The Fed –, sementara Rp beredar di pasar cukup banyak dan permintaan terhadapnya rendah. Ditambah kewajiban dan kebutuhan Indonesia dalam US$ sehingga kita harus keluarkan Rp lebih banyak untuk dapatkan US$. Ringkasnya, US$ menguat, Rp melemah. Bila pernyataan anggota Kabinet Kerja bahwa penggunaan Rp adalah wujud kedaulatan, maka kedaulatan Indonesia sedang melemah. Artinya, apakah Pemerintahan Jokowi-JK sekarang adalah pemerintahan yang lemah? Lalu, jalan keluar untuk Indonesia? Bagaimana Indonesia bisa kuat dalam kedaulatan Rp?

Rupiah, menurut UUD 1945 (amandemen keempat) diatur dalam pasal 23b berbunyi “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.“ Pasal ini sama persis naskah asli yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Penjelasan naskah asli atas pasal 23 ayat (3): “Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.“ Sayang sekali Penjelasan UUD 1945 dihapus karena dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memberi tafsir atas Batang Tubuh yang dianggap kurang jelas. Atas dasar apa Rp yang besar pengaruhnya atas masyarakat dilepas sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di pasar?

Berikutnya, sekedar segarkan ingatan Presiden Jokowi dan para pembantunya tentang preseden uji materi atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di MK bahwa harga BBM dan gas bumi dilepas sesuai mekanisme pasar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya hanya perlu dilakukan hal yang sama atas sistem nilai tukar mengambang bebas di MK – mungkin saja diputuskan bahwa sistem tersebut bertentangan dengan UUD 1945, mungkin juga sebaliknya. Apapun dan bagaimanapun tentu upaya ini layak dan pantas untuk dicoba.

Paling penting adalah usulan BI atas penetapan sistem nilai tukar yang tidak dilakukan oleh Gubernur/Dewan Gubernur BI kepada Presiden Jokowi. Mungkin karena kurang sensitif menghadapi (to cope with) perkembangan moneter dan pasar uang nasional dan internasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menyatakan sistem nilai tukar ditetapkan Pemerintah atas usulan BI dan pelaksanaan sistem nilai tukar dilakukan oleh BI sebagai bank sentral yang bertanggung jawab terhadap kestabilan nilai Rp. Malang sekali BI kurang kualitas memberikan masukan kepada pemerintah. Namun, Presiden Jokowi pasti jeli karena dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. Jokowi tidak perlu memberhentikan Gubernur BI, beliau hanya perlu mengusulkan nama-nama orang yang cakap serta mendapatkan persetujuan DPR dan mengangkat mereka. Mengundurkan diri juga pilihan bagi Gubernur/Dewan Gubernur BI demi kepentingan nasional.

Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional sangat sulit karena banyak tantangan dan dipengaruhi faktor-faktor dalam negeri sendiri, luar negeri, dan hubungan internasional. Geo-politik Indonesia sebagai kesatuan kepulauan antara Benua Asia dan Australia serta Lautan Pasifik dan Hindia beserta penduduknya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia sekaligus pasar internasional. Ditambah situasi obyektif Indonesia belum mumpuni produksi pangan dan industri efisien belum memadai untuk memenuhi permintaan/konsumsi dalam negeri sendiri. Secara ekonomi, kebutuhan hidup modern yang arif-lokal dari 250 juta jiwa yang meningkat-membludak harus dipenuhi sekaligus adalah suatu permintaan pasar yang menguntungkan bagi produk-produk dagang berkualitas dari negara-negara industri produktif-efisien. Artinya, Indonesia lebih banyak impor dibanding ekspor.

Situasi moneter internasional umumnya disepakati sedang mengalami krisis. Walau bisa diperdebatkan, ditemukan pola krisis dalam sejarah dari sistem ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara kolonialis. Yang pertama Krisis Tahun 1930an dan disusul Krisis Akhir Tahun 1960an dan Krisis Tahun 1900an – dapat dilihat pola siklus krisis tiga puluh tahunan. Namun, Krisis lagi Tahun 2000an disusul Krisis Tahun 2010an – terlihat pola siklus krisis sepuluh tahunan, kemudian sejak 2010 sampai 2015 ini pola krisis menjadi satu tahunan. Lihatlah Yunani, negara-negara di Timur Tengah, Pengungsi Siria yang sudah masuk Eropa Barat, Malaysia juga, bahkan di AS sekalipun, semuanya krisis. Biasanya dalam situasi seperti ini – belajar dari Perang Dunia I dan II – akan muncul banyak perang sporadis di beberapa bagian di dunia ini, misalnya yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Karena perang dapat memompa ekonomi dalam negeri dari negara-negara produsen senjata.

Meskipun demikian, ketika sebagian besar kawasan alami krisis, lain halnya dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak pernah ia melepas mata uangnya – Yuan/Ren Min Bi – kepada mekanisme pasar. Bahkan Tiongkok targetkan pertumbuhan 7% serta bikin kaget deg-degan ngeri-ngeri-sedap ketika devaluasi mata uangnya yang sesungguhnya melindungi produk ekspor masyarakatnya. Sesuatu yang normal. Keputusan devaluasi tentu berdasarkan perhitungan bahwa Tiongkok mampu lakukan efisiensi produksi, misalnya insentif listrik murah dari PLTN untuk manufaktur dan sektor produksi menengah-kecil maupun industri berat strategis lainnya. Tiongkok terbukti mampu konsisten menerapkan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) dan sukses melindungi mata uangnya serta menjadi kekuatan ekonomi dunia. Selain AS, ekonomi dunia sekarang banyak dipengaruhi oleh kebijakan Tiongkok. Artinya, The Fed bukan satu-satunya variabel mempengaruhi situasi moneter internasional, kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Bank Sentral Tiongkok juga harus dipertimbangkan. Untung saja IMF belum menetapkan Yuan sebagai alat tukar internasional sejajar dengan US$ – bila demikian, maka praktik-praktik ekonomi internasional terkait mata uang akan mengalami perubahan dramatis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok tampaknya sudah melaksanakan Tisakti, Tiongkok berdaulat secara politik, punya ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Luar biasa!

Kita kembali ke Indonesia. Model sistem tukar mata uang mana paling pas untuk Indonesia? Kita sudah melihat dan merasakan untung rugi mengadopsi sistem pasar uang sebagai kebijakan moneter. Cadangan devisa selalu habis tergerus untuk intervensi pasar. Semua instrumen dikeluarkan BI adalah kewajiban utang kita dan anak-cucu kita. Kita melihat bahwa negara-negara atau sekelompok negara yang memakai sistem ekonomi/perdagangan/pasar turunan kolonialisme/penjajahan periodik krisis. Sebagian besar negara mengalami krisis mata uang, bukan Indonesia saja, demikian seringkali omongan orang-orang sekitar Jokowi. Padahal, krisis ini terjadi berulang-ulang dalam kehidupan ekonomi nasional kita dan acap kali kita lebih dipengaruhi oleh sebab-sebab luar negeri dan internasional. Dan Indonesia biasanya jadi kurban ekonomi maupun politik dari krisis yang terjadi di luar negeri dan internasional.

Kita dan dunia menyaksikan bahwa model ekonomi Tiongkok yang disiplin terapkan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) terbukti memberikan stabilitas kepada negara dan warga negara untuk mengenyam kesejahteraan. Apapun-bagaimanapun, sistem ekonomi Tiongkok terbukti empiris tahan krisis – bila kita tak mau menyebutnya sebagai satu sistem ekonomi yang anti krisis, tanpa krisis. Tiongkok adalah contoh fakta sukses. Bahkan Tiongkok sekarang sedang surplus modal uang dalam negeri dan sedang mencari tempat-tempat investasi. Model ekonomi dan sistem nilai tukar yang tahan/tanpa/anti krisis ini tentu saja bisa dikaji untuk kemudian diadopsi sesuai dengan karakter Indonesia. Sudah saatnya – Jokowi-JK, BI, Departemen Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, DPR RI, dan MK serta masyarakat – bermusyawarah/bermufakat mengadopsi sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) untuk selesaikan gonjang-ganjing Rp. Mereka juga harus segera benahi dan selaraskan semua UU dan peraturan berkenaan lancarnya penyelenggaraan sistem nilai tukar tetap. Memang mutlak diperlukan kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan Trisakti/Nawa Cita. Indonesia siap menjawab tantangan apapun karena rakyatnya gemblengan penderitaan. Indonesia bisa manfaatkan tantangan turbulensi instabilitas Rp menjadi stabilitas ekonomi pembangunan yang berkelanjutan. Terlebih, demokrasi berarti mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya, kata Presiden Jokowi.

Oleh : Iwan Siswo (Penyusun buku Panca Azimat Revolusi(Risalah, Tulisan, Pembelaan, danPidato Sukarno1926-1966)

EDITOR : DD BIN