Harmonisasi Keinsinyuran Guna Membangun SDM Yang Kompeten

TANGKASNews – “Harmonisasi perlu dilakukan supaya menyasar pada sertifikasinya, bukan dari segi kuantitasnya, tetapi juga kualitas sertifikasi sehingga tenaga kerja menjadi kompeten dan profesional untuk pengguna, baik bagi industri jasa maupun manufaktur.”

 

Demikian yang disampaikan Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri (BKTI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) , Ir Made Dana Tangkas, Msi . IPU.AER dalam sebuah acara workhsop di Gedung Kementerian Jakarta, Senin (13/3).

 

Made Dana  menambahkan  dalam pengembangan kompetensi SDM, khususnya insinyur, ada tiga kebijakan yang mendasari, yakni melalui UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, dan UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran.

 

“Ketiga dasar hukum tersebut, telah diatur tiga lembaga untuk sertifikasi insinyur profesional, yakni PII, LPJK dan BNSP. Dalam kegiatan industri yang lebih masif, di PII sendiri terdapat 23 badan kejuruan (BK) di sektor industri masing-masing,” paparnya.

 

CEO IBIMA ini menegasakan melalui harmonisasi ini, guna mencapai target pembangunan industri pada 2030 dengan SDM yang kompeten, dapat tercapai melalui sertifikasi yang berkualitas dari para LSP.

 

“Setelah disimpulkan dan disinkronisasi, kami akan membuat semacam buku putih yang diajukan ke para menteri terkait untuk mengatur keinsinyuran dari berbagai badan kejuruan itu,”jelasnya.

 

Gelar Workshop yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia  yang mengusung tema ” HARMONISASI PERAN PII, LPJKN, BNSP Implementasi Sertifikasi Insinyur Profesional Pasca Pemberlakuan UU KEINSINYURAN NOMOR 11 TAHUN 2014″ .

 

Hadir dalam Acara tersebut Ketua PII BkTI Ir Made Dana Tangkas, Ketua Umum PIi Ir Heru Dewanto, Ketua LpKJN Ir Ruslan Rivai, Kepala BNSP Kunjung Masehat dan Moderator Dr Ir Zaenal Mutaqin.

 

Red

Editor : Intan