Hari Ini, Komisi X DPR Rapat Bahas RUU Rokok Kretek

TANGKAS  – anggota Komisi X DPR RI Krisna Mukti mengatakan, Pasal tentang Kretek belum sepenuhnya disetujui oleh seluruh fraksi di DPR untuk dimasukkan dalam RUU inisiatif DPR tahun ini. Pasalnya masih dalam tahapan pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Masuknya Pasal Kretak (Rokok Kretek) dalam ‎Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebagian menilai, adanya pasal tersebut sama halnya telah melegitimasi kebebasan merokok. Padahal merokok terbukti menjadikan hidup tidak sehat.

Terlebih, masuknya Pasal Kretek ke RUU Kebudayaan, itu menjadi wewenang penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jelas adanya pasal tersebut tidak baik untuk mencontohkan pendidikan di Indonesia yang melegalkan rokok.

Sementara, bagi yang setuju, masuknya Pasal Kretek di RUU Kebudayaan, lantaran dinilai, Kretak adalah bagian dari warisan nenek moyang Bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Keberdaan Kretak disebut semakin punah, lantaran semakin menjamurnya rokok jenis filter di pasaran.

 

“Poin ini (rokok kretek) kan mengemuka sudah lama, tapi kita belum bertemu lagi dengn fraksi.‎ Rabu mau dibahaas lagi melalui Baleg DPR, kan lagi ribut soal pertembakauan,” kata Anggota Komisi X DPR, Krisna Mukti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

‎Menurutnya, Kretek harus di pertahankan sebagai warisan budaya Indonesia, meski ada budayawan yang mengkhawatirkan bahwa pasal tersebut sebenarnya hanya pasal titipan bagi perusahaan rokok yang ingin memasarkan prodaknya secara bebas, dengan alasan kepunahan.

“Banyak budayawan yang suudzon yang nantinya RUU budaya akan disisipi produk-produk rokok. Mereka takutnya perusahaan rokok jadi leluasa lebih bergerak,” ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ‎pun meluruskan pandangan-pandangan miring soal pasal kretek ini seperti yang dikhawatirkan pada budayawan tersebut. “Urgensinya itu bukan masalah kebudayaannya, tapi merupakan pengelolaan budaya tersebut. Karena budaya kan agak susah dikelola. Nah, ini lebih kepada pengelolaan kebudayaan dan industri tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, mantan artis ini mengatakan bahwa pandangannya tersebut hanya sebatas pihaknya sebagai anggota Komisi X sebagai pengusul RUU ini. Sehingga, ‎tegasnya, masuknya pasal kretek dalam RUU Kebudayaan masih akan kembali dibahas di Baleg DPR. Apakah nantinya masuk dalam RUU prioritas Program legislasi nasional (prolegnas) 2016 atau tidak.

“Besok baru kami bahas lagi,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi ‎Partai Demokrat (FPD), Ruhut Sitompul menambahkan, pasal kretek belum resmi masuk dalam RUU Kebudayaan. Dikarenakan, pasal tersebut masih dalam tahapan harmonisasi dengan UU yang sudah ada. Bahkan, Ruhut mengakui masuknya pasalnya ini dikhawatirkan oleh asing yang menguasai pasar rokok di Indonesia.

“Kayaknya Baleg diserang LSM ini,” kata Ruhut.

Secara pribadi, Anggota Komisi III DPR ini Ruhut setuju pasal kretek diakomodir di RUU itu.‎ Sebab, rokok kretek merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia‎. “Kita hormati budaya kita‎. Dari batik sampai kretek adalah budaya kita‎,” ujarnya. ‎Selain itu, dia juga menepis soal gangguan kesehatan akibat produk tembakau itu berdasarkan pengalamannya.

“Aku ini perokok anteng-anteng saja (sehat) bertahun-tahun.‎ Kakek saya 90 tahun lebih perokok, dan anteng-anteng saja,” ungkapnya.

Ruhut kembali menegaskan, saat ini pihak asing sedang berusaha bermain menguasai pasar tembakau di Indonesia dengan memasarkan produk rokok putih. Dalam situasi ini, kretek beserta pekerjanya harus dilindungi dari ancaman asing.”Kita tidak boleh ditunggangi asing. Kepentingan rakyat harus diutamakan, dalam hal ini petani tembakau dan pengrajin tembakau,” pungkasnya.

Agus

EDITOR : DD BIN