Evaluasi Kinerja 360 Hari Presiden Jokowidodo (Part 5)

TANGKAS – Evaluasi Kinerja 360 Hari Presiden Jokowidodo (5), mengacu pada penegakan hukum khususnya konflik antara lembaga hukum kepolisian dengan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

Poin dari Nawacita ke-4 memang berbunyi “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Poin ini bukan hanya berisi pemberantasan korupsi. Sebab di dalamnya memuat penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk perikanan dan kelautan, pemberantasan narkoba, lingkungan hidup, hingga  kepastian hukum kepemilikan tanah dan perlindungan anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Janji penegakan hukum di laut sudah terbayar, begitupun dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Begitu pula dengan aksi Presiden Jokowi dalam memberantas mafia migas yang pada gilirannya bertujuan demi meningkatkan ketahanan energi nasional.

Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Jokowi bahkan tak mundur seiinci pun dalam menegakkan hukuman mati meski harus menghadapi negara-negara kuat, dan “serangan” dari para aktivis  HAM di dalam negeri.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah pun terlihat sudah bersikap tegas. Bahkan baru kali ini ada perusahaan bidang kehutanan yang dicabut izinnya dan diproses secara hukum dalam kasus pembakaran lahan yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak era Orde Baru.

Pada 23 Oktober lalu, Presiden bahkan sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, untuk menerapkan one map policy, dan tidak lagi memberikan izin baru pengelolaan lahan gambut, dan mengevaluasi izin-izin lama.

Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengambil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar, baik berupa revisi areal lahan SK HGU-nya. Apabila lahan terbakar di atas 40 persen dari luas areal HGU, maka izin HGU tersebut akan dicabut. Sementara lahan HGU terbakar yang sedang dalam proses perpanjangan atau permohonan baru akan dihentikan sementara.

Publik juga tidak lupa bahwa Presiden Jokowi tegas dalam memberantas praktik dumping yang begitu subur selama ini, dan sudah merugikan keuangan negara sekaligus merugikan pengusaha lokal. Dengan persaingan yang tidak sehat, produk impor memang akan membanjiri pasar dalam negeri. Dalam jangka panjang, industri dalam negeri tak mampu bersaing, hancur, dan menyebabkan Indonesia kian bergantung kepada impor. Akibatnya perdagangan semakin tidak berimbang dan  Rupiah akan turun tajam.

Ketegasan sikap Jokowi dalam menegakkan hukum segera dilupakan ketika opini publik mulai berkembang pada isu pemberantasan korupsi. Khususnya posisi sikap Jokowi dalam konflik KPK-Polri.

Penilaian jernih diberikan oleh Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Menurutnya, konflik KPK-Polri dalam penanganan kasus Komjen Budi Gunawan, bukanlah suatu kegagalan penegakan hukum, melainkan hanya ulah oknum saja.

Sebaliknya, Ruhut mengakui justru banyak pelaku korupsi yang tertangkap di era Jokowi, termasuk dari partai pendukungnya sendiri. Terkait revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang KPK yang dianggap melemahkan KPK, Jokowi bahkan sudah tegas menolak.

Data menyebutkan, Tim Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung (Satgassus Kejagung) telah menahan 68 tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi selama satu semester pada 2015. Total ada 78 kasus yang ditangani, di mana 25 perkara berstatus penyidikan. Dalam 25 perkara itu, ada 49 tersangka, dan tidak terdapat penghentian kasus. Kejagung juga sudah menangani tunggakan kasus sejak 2010 hingga 2014 dengan 79 tersangka.

Baca juga:

Evaluasi Kinerja Presiden Jokowidodo (1)

Evaluasi Kinerja Presiden Jokowidodo (2)

Evaluasi Kinerja Presiden Jokowidodo (3)

Evaluasi Kinerja Presiden Jokowidodo (4)

EDITOR : DD BIN