Evaluasi Kinerja 360 Hari Presiden Jokowidodo (Bagian 2)

TANGKAS – Evaluasi Kinerja Setahun Presiden Jokowidodo berpacu pada Poin pertama dari Nawacita menegaskan bahwa pemerintah bertekad bulat untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Hal itu coba diwujudkan melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

 

Sebagai negara kepulauan, Presiden Jokowi tak sekadar ingin mengembalikan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Lebih jauh dari itu, Jokowi menginginkan Indonesia menjadi  poros maritim dunia di bidang politik internasional dan ketahanan nasional. Konsep ini bertujuan menjaga kewibawaan bangsa agar disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Presiden mencermati setidaknya ada tiga masalah pokok bangsa yang dihadapi ketika pertama kali mendapat amanat memimpin rakyat ini. Yakni, ancaman terhadap wibawa negara, kelemahan sendi perekonomian bangsa, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Kelemahan sendi perekonomian sudah dijawab melalui solusi transformasi fundamental ekonomi nasional. Ancaman terhadap wibawa negara dijawab melalui peningkatan stabilitas dan keamanan negara, peningkatan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi.

Peningkatan stabilitas dan keamanan dicapai melalui perkuatan sistem pertahanan negara, dengan melanjutkan pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), meningkatkan kesiapan operasi TNI, meningkatkan kesejahteraan prajurit, meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB dalam lima tahun, dan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

Hal itu dicapai melalui sejumlah program prioritas yang sudah berjalan. Antara lain, pengembangan jet tempur, pengembangan kapal selam, pembangunan industri propelan/mesiu, pengembangan roket nasional, rudal nasional, radar nasional, dan pengembangan tank sedang.

 

Pemerintahan Jokowi-JK terbukti melaksanakan komitmennya dalam hal menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di laut, khususnya dalam rangka memberantas IUU Fishing. Selama puluhan tahun aktivitas illegal fishing berlangsung di perairan Indonesia, hingga seolah-olah perairan Indonesia adalah zona internasional. Bukan saja pelecehan terhadap kedaulatan wilayah negara, tapi kerugian ekonomi yang begitu besar bagi negeri ini. Managing Director World Bank Sri Mulyani mencatat illegal fishing telah merugikan Negara hingga USD20 miliar.

Tapi aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah membalik keadaan. Meski banyak dipertanyakan, bahkan di-”bully”publik saat dipercaya oleh Jokowi, Susi menunjukkan bahwa Jokowi tak salah pilih.

Baru lima pekan menjabat sebagai menteri, kedaulatan maritim Indonesia sudah diakui oleh dunia berkat aksi tegas dalam menenggelamkan puluhan kapal pencuri ikan. Setahun ini, Negara benar-benar hadir dalam menjaga kedaulatan wilayah laut.

Selang sehari usai peringatan HUT RI ke-70, Susi bersama TNI AL dan aparat penegak hukum lain kembali menenggelamkan 38 kapal pelaku illegal fishing. Terakhir, dalam dua hari (19-20 Oktober 2015), Susi menenggelamkan 14 kapal. Delapan di antaranya hasil tangkapan KKP, empat kapal hasil tangkapan TNI AL dan dua kapal tanker ilegal.

Selain aksi tegas “menghukum” pencuri ikan, KKP juga bergeming dengan kebijakan soal moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan, yang terbukti dapat menjaga populasi ikan.

Sebanyak 2,6 juta nelayan dan 140 juta penduduk yang mata pencahariannya bergantung pada ekosistem laut dan pesisir, kini memiliki masa depan yang lebih cerah. Sebagai negara kelautan, hanya melalui sektor perikanan, Indonesia bisa kaya dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK KKP dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, terbukti berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya, terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64% pada Semester I 2015, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,71 persen.

 

Data BPS menunjukkan, sejak kebijakan moratorium diberlakukan, kenaikan terjadi di semua subsektor perikanan di Tanah Air. Termasuk, meningkatnya jumlah produksi ikan, turunnya harga sejumlah ikan jenis premium, dan meningkatnya neraca perdagangan.

Dalam periode empat bulan di awal tahun ini, sektor perikanan membukukan pendapatan USD39,35 juta atau sekitar Rp11 triliun. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total surplus perdagangan nasional pada periode yang sama sebesar USD2,77 miliar.

Kesuksesan di sektor perikanan menjadi berkah yang dinikmati oleh semua stakeholder terkait. Padahal, dalam periode yang sama tersebut, kondisi perekonomian nasional justru sedang mengalami perlambatan.

Data BKPM mencatat, pada periode Januari-Juni 2015 realisasi investasi di sektor maritim mencapai Rp1,6 triliun dengan 177 proyek. Sektor ini mampu menyerap 5.370 tenaga kerja langsung.  Sedangkan investasi PMDN didominasi oleh usaha pengolahan ikan senilai Rp283 miliar, budi daya perikanan senilai Rp272 miliar, dan industri perkapalan senilai Rp109 miliar.

Sementara investasi PMA didominasi oleh budi daya perikanan sebesar USD33 juta, diikuti oleh usaha industri penangkapan ikan USD17 juta, pengolahan ikan sebesar USD13 juta, dan industri perkapalan USD12 juta.

Pertumbuhan sektor perikanan disumbang oleh aturan moratorium eks kapal asing yang diberlakukan sejak 3 November 2014, larangan transhipment di laut, serta larangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan. Kebijakan larangan transhipment dan juga kebijakan moratorium telah menyelamatkan nelayan lokal karena hasil tangkapan menjadi meningkat.  Akibat naiknya tangkapan nelayan lokal, harga ikan di dalam negeri bisa turun 5-10% sehingga konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita menjadi 35 kg per kapita per tahun.

Kebijakan larangan transhipment dan moratorium, juga berhasil menekan impor bahan bakar minyak yang turun hingga 30 persen karena kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia berkurang. Selama ini kapal-kapal itu melakukan illegal fishing dengan memakai BBM Indonesia.

Sejak diterapkannya larangan transhipment, memang banyak kelompok-kelompok kepentingan yang mengeluh dan melakukan protes kepada pemerintah karena, kebijakan juga menimbulkan kerugian. Misalanya, melemahkan ekspor hasil perikanan Indonesia dalam jangka pendek, karena banyak kapal angkut ikan tidak bisa beroperasi, sehingga kapal-kapal angkut yang beroperasi sulit mendaratkan ikan dalam kondisi segar. Kebijakan larangan transhipment juga membuat biaya operasional kapal naik karena harus melakukan bongkar muat di pelabuhan.

Meski demikian, dampak negatif penegakan hukum melawan illegal fishing hanya bersifat jangka pendek. Setelah pencurian sumber daya ikan berhasil ditekan, maka dalam jangka panjang stok ikan di laut Indonesia akan makin melimpah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik untuk peningkatan ketahanan pangan dalam negeri maupun untuk diekspor.

Indonesia adalah negara yang begitu potensial terancam serangan dunia siber. Berbagai kepentingan, baik politik, hukum, dan budaya di ranah internasional banyak yang melibatkan Indonesia. Perekonomian yang sedang mulai membaik, industri kreatif yang terus bertumbuh, dan negara yang makin mandiri dapat menciptakan gesekan berbagai kepentingan.

Sepanjang 2014, Indonesia mendapat serangan siber lebih dari 42 juta kali dan berisiko besar terkena dampak keamanan siber yang lemah. Beragam serangan yang menargetkan domain .go.id itu berlangsung melalui aktivitas malware, ancaman phising, celah keamanan, serta domain leakage atau pemalsuan domain.

Ke depan, selain perang informasi ada potensi besar perang intelijen, ideologi, perang elektronika dan perang siber. Mengatasi risiko serangan siber tersebut, pemerintah menyusun insiatif untuk meningkatkan kemanan infrastruktur nasional.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pembentukan Badan Siber Nasional. Tim Khusus Kemenko Polhukam, 27 Oktober laluy sudah selesai mengkaji pembentukan badan ini. Badan Siber Nasional diyakini akan mendorong secure goverment line dan kesatuan strategi untuk keamanan siber di Indonesia.

Salah satu langkah mendasar yang dapat mendorong sistem yang lebih aman adalah kebijakan peletakan server di dalam negeri, standar keamanan cloud yang mumpuni, dan pendidikan publik agar lebih waspada dalam berselancar di dunia maya.

Baca juga:

Evaluasi Kinerja 360 Hari Presiden Jokowidodo (1)

 

EDITOR : DD BIN